Israel Pertimbangkan Keluar dari PBB, Ancam Usir Pejabat Senior

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Utusan Tetap Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk keluar dari PBB.

Erdan juga mengancam pihaknya sedang mempertimbangkan mengusir pejabat-pejabat senior PBB dari Israel.

"Dalam waktu beberapa hari, Israel akan mempelajari kemungkinan mengusir pejabat-pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa dari wilayah kami," kata Erdan dalam siaran radio publik Israel, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis (13/6/2024).

"Waktunya tiba bagi Israel untuk mempertimbangkan secara serius keuntungan dan kerugian keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Baca Juga: Komisi Penyelidikan PBB: Kejahatan Kemanusiaan Israel di Gaza, dari Penyiksaan hingga Pemusnahan

Sejak menyerang Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, otoritas Israel vokal mengkritik pernyataan dan tindakan PBB yang menyesalkan banyaknya korban sipil Palestina. 

Pekan lalu, PBB pun memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kejahatan terhadap anak-anak.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan, serangan Israel selama delapan bulan terkini telah membunuh lebih dari 15.000 anak-anak di Jalur Gaza.

Dewan Keamanan PBB juga mulai bergerak mendukung gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan jajarannya berulang kali menegaskan tidak mau berunding dengan Hamas dan bertekad melanjutkan perang.

Pemerintah Amerika Serikat (AS), pihak yang mengusulkan gencatan senjata, mengeklaim Netanyahu telah menyepakati gencatan senjata.

Hamas, melalui sebuah pernyataan, menyatakan telah menunjukkan "positivitas penuh" dalam upaya mewujudkan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.

Namun, Hamas menggarisbawahi klaim AS yang menyatakan Israel telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden AS Joe Biden pada 31 Mei lalu.

"Kami belum mendengar satu pun pejabat Israel yang mengonfirmasi penerimaan itu," kata Hamas, seperti dilansir Al Jazeera, Rabu (12/6/2024). 

AS melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengeklaim Hamas meminta sejumlah amendemen dalam proposal AS, terutama menuntut klausul gencatan senjata permanen.

Pejabat Hamas, Taher al-Nunu, membantah tudingan Blinken yang menuding pihaknya mencoba merintangi terwujudnya gencatan senjata.

Al-Nunu balik menuding Blinken sebagai pihak yang tidak netral dan bertingkah seperti menteri luar negeri Israel sejak serangan ke Gaza dimulai.

"Dia tidak punya netralitas. Dia tidak punya keadilan. Dia bekerja dengan standar ganda. Dia mencoba menggambarkan pihak perlawanan (Palestina) seolah-seolah yang merintangi kesepakatan," kata al-Nunu kepada Al Jazeera, Selasa.

Baca Juga: Pesaing Berat Netanyahu Mundur dari Kabinet Perang Israel: Apa Pengaruhnya pada Netanyahu dan Gaza?

Sementara pasukan Israel terus menyerang Jalur Gaza kendati Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan resolusi yang mendukung gencatan senjata.

Pada Kamis (13/6), Israel menyerang dua rumah di kamp pengungsian Nuseirat dan membunuh lima orang dan melukai 17 lainnya.