Politikus Anti-Islam Pemenang Pemilu Belanda Umumkan Koalisi, Ingin Kurangi Jumlah Mahasiswa Asing

AMSTERDAM, KOMPAS.TV - Ketua Partai Kebebasan (PVV) Belanda yang dikenal berhaluan ekstrem kanan dan anti-Islam, Geert Wilders, mengumumkan bahwa pihaknya dan pemimpin tiga partai lain sepakat membentuk koalisi per Kamis (16/5/2024).

Kerja sama politik ini membuat koalisi Wilders memenuhi syarat kursi mayoritas parlemen dan membentuk pemerintahan usai Pemilu Belanda 2023 silam.

Partai Wilders memenangi Pemilu Belanda dengan 23,49 persen. Namun, jumlah kursi yang diraih (37) gagal mencapai ambang mayoritas parlemen, yakni minimum 76 dari 150 kursi.

PVV mencapai kesepakatan koalisi dengan partai pengusung PM Belanda Mark Rutte, Partai Demokrasi dan Kebebasan (VVD), Partai Kontrak Sosial Baru (NSC) dan Partai Gerakan Petani-Warga (BBB). 

Baca Juga: Profil Geert Wilders, Tokoh Sayap Kanan Pemenang Pemilu Belanda yang Anti-Islam

Keempat partai tersebut menyepakati kesepakatan visi pemerintahan baru yang bertajuk "harapan, keberanian, dan harga diri."

Kesepakatn ini memuat rencana kebijakan soal pembatasan pencari suaka, mencabut kebijakan reunifikasi keluarga untuk pengungsi, dan pengurangan jumlah mahasiswa asing di Belanda.

Wilders menyebut terwujudnya koalisi ini sebagai "hari bersejarah." Usai pemilu Belanda, PVV mesti melalui enam bulan perundingan untuk membentuk koalisi yang memenuhi syarat.

Wilders mengeklaim ketiga partai yang sepakat membentuk koalisi telah menyetujui inti dari program-program yang diusulkannya.

"Kebijakan suaka paling ketat sepanjang masa. Bangsa Belanda kembali menjadi nomor 1!" kata Wilders, dikutip Associated Press.

Meskipun partainya memenangi pemilu, Wilders berkemungkinan besar tidak akan menjadi perdana menteri Belanda.

Pasalnya, partai-partai anggota koalisi dilaporkan enggan menyokong sosok kontroversial tersebut.

Koalisi pemenang pemilu Belanda pun dilaporkan akan menunjuk seorang teknokrat untuk menjadi perdana menteri, berkemungkinan Ronald Plasterk yang menjadi "penyuluh" atau pihak yang menjembatani perundingan koalisi.

Dalam kesepakatan program yang dicapai koalisi, bakal pemerintah Belanda dilaporkan akan mempertahankan dana perubahan iklim, meningkatkan jumlah perumahan rakyat, meningkatkan hukuman bagi tindak pidana serius, dan membatasi pajak properti.

Koalisi sedianya akan menjelaskan program kepada parlemen Belanda pada Kamis (16/5). Namun, program pemerintah baru bisa disepakati seawalnya pada pekan depan.

Baca Juga: Penjajahan dan Penjarahan (IV-Habis): Cerita Keris Diponegoro dan Drama Kemenangan Belanda