Senat AS Blokir Bantuan ke Militer Israel: yang Dilakukan Pemerintahan Netanyahu Tak Bermoral

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Senat Republikan Amerika Serikat (AS) memblokir pemberian bantuan ke militer Israel.

Mereka menghalangi usaha untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) bantuan ke militer Israel dan juga Ukraina.

Hal itu terjadi setelah mereka gagal mencapai kompromi atas keamanan perbatasan sebagai imbalannya.

Paket senilai USD110 miliar atau setara Rp1.708 triliun, mencakup USD61 miliar (Rp946 triliun) untuk Ukraina, begitu juga untuk militer Israel dan Gaza.

Baca Juga: PBB Ungkap Kebengisan Israel: Penampungan PBB dan Zona Aman Israel di Gaza Tetap Diserang

Pada pemungutan suara para senator, sebanyak 51 menentang RUU tersebut, dan 49 menyetujuinya.

Diperlukan sebanyak 60 suara untuk menyetujui RUU tersebut.

Para senator Partai Republik yang menentang, bersama dengan senator independen Bernie Sanders, menyatakan keberatan bahwa RUU tersebut mencakup miliaran dolar bantuan untuk Israel.

“Saya tak percaya kita harus mengalokasikan lebih dari USD10 miliar kepada pemerintahan Netanyahu yang ekstremis sayap kanan untuk melanjutkan pendekatan militernya saat ini,” kata Sanders dikutip dari BBC.

Hal tersebut merujuk pada agresi Israel di Gaza di bawah komando Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sejauh ini memakan korban jiwa belasan ribu warga sipil Palestina.

“Apa yang dilakukan Pemerintahan Netanyahu saat ini tak bermoral. Ini merupakan pelanggaran hukum internasional, dan Amerika Serikat tidak boleh terlibat dalam tindakan tersebut,” katanya.

Sementara itu terkait Ukraina, senator Republikan bersikeras setiap bantuan terhadap negara yang diinvasi Rusia itu akan berkaitan dengan reformasi imigrasi dan suaka AS.

Baca Juga: Bingung Barat Kini Tekan Ukraina Berunding dengan Rusia, Moskow: Kenyataannya Justru Sebaliknya

Gedung Putih memperingatkan bahwa dana bantuan AS untuk Uktaina akan segera habis.

Kekhawatiran mengenai masa depan paket dana bantuan USD110 miliar meningkat pada Selasa (5/12/023).

Hal itu terjadi setelah pengarahan rahasia kepada anggota parlemen yang bertujuan menopang dukungan bagi dana baru mengalami kegagalan total.

Para senator salingberteriak mengenai keamanan perbatasan dan setidaknya selusin anggota Partai Republik memilih walk-out.