Pemerintah AS Terancam Tutup Besok Siang, seperti Apa Dampaknya?

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Federal Amerika Serikat (AS) terancam tutup (shutdown) pada Minggu (1/10/2023) mulai pukul 00.01 waktu setempat atau sekitar pukul 11.00 WIB besok. Pemerintah AS mesti tutup sementara jika Kongres belum menyetujui rencana anggaran untuk tahun fiskal selanjutnya yang efektif berlaku per 1 Oktober 2023.

Sebagian elemen Kongres AS masih berselisih mengenai rencana anggaran untuk pemerintahan Joe Biden pada tahun fiskal mendatang. Faksi garis keras Republikan di Kongres AS meminta bantuan untuk Ukraina dihapus dan kebijakan perbatasan lebih ketat, tetapi faksi Demokrat menolaknya karena dinilai terlalu ekstrem.

Baca Juga: Waduh, Pemerintahan AS Terancam Ditutup, Ini yang Jadi Penyebabnya

Apabila tidak ada rencana anggaran sementara yang disepakati hingga Sabtu (30/9) tengah malam waktu setempat, maka pemerintah federal AS secara resmi tutup atau shutdown.

Apa itu Government Shutdown di AS?

Tutupnya pemerintahan atau government shutdown terjadi ketika Kongres gagal menyepakati beberapa jenis RUU pendanaan tertentu yang sedianya akan diteken presiden menjadi UU.

Anggota Kongres AS sedianya meloloskan 12 RUU anggaran yang berbeda untuk mendanai berlangsungnya pemerintahan. Pemerintah tidak akan mendapatkan anggaran jika RUU-RUU tersebut tidak diloloskan Kongres.

Apabila RUU anggaran secara menyeluruh belum dapat diloloskan sesuai tenggat, Kongres umumnya menerbitkan resolusi sementara agar pemerintahan tetap beroperasi. Namun, jika tidak ada resolusi sementara yang disepakati untuk membahas anggaran tahun fiskal, pemerintah terpaksa tutup.

Dampak shutdown pemerintah AS

Tututpnya pemerintah federal AS membuat pekerja-pekerja di lembaga federal AS akan dirumahkan atau bekerja tanpa dibayar. Ini termasuk lebih dari dua juta tentara aktif atau tentara cadangan AS.

Apabila terjadi shutdown atau RUU anggaran gagal diloloskan tepat waktu, badan-badan pemerintahan federal mesti menghentikan aktivitas non-esensial dan merumahkan pegawai non-esensial.

Lini pekerjaan yang dinilai esensial seperti penegak hukum atau kontrolir lalu-lintas udara tetap aktif. Melalui sebuah UU yang disahkan pada 2019, pegawai-pegawai yang harus bekerja dalam kondisi pemerintahan tutup baru akan mendapatkan bayaran jika pemerintahan sudah berjalan kembali.