Junta Militer Myanmar Bubarkan Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi

BANGKOK, KOMPAS.TV - Komisi pemilu junta militer Myanmar memerintahkan partai politik pemimpin terguling Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk dibubarkan karena gagal mendaftar untuk pemilihan umum yang telah direncanakan.

Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) Suu Kyi, yang menolak pemilihan umum oleh junta militer pasca kudeta, adalah salah satu dari 40 partai yang gagal memenuhi batas waktu pendaftaran hari Selasa, dilaporkan oleh stasiun televisi pemerintah MRTV, dikutip Associated Press, Selasa (28/3/2023).

Para pengkritik mengatakan pemilihan umum yang belum dijadwalkan itu tidak akan bebas dan adil di negara yang diperintah oleh militer, yang menutup kebebasan media dan menangkap sebagian besar pemimpin partai Suu Kyi.

LND memenangkan pemilihan November 2020, tetapi tentara memblokir semua anggota parlemen terpilih untuk mengambil kursi mereka di Parlemen dan merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri, menahan anggota tertinggi pemerintahan dan partai Suu Kyi.

“Kami sama sekali tidak menerima bahwa pemilihan akan diadakan pada saat banyak pemimpin politik dan aktivis politik ditangkap dan rakyat disiksa oleh militer,” kata Bo Bo Oo, salah satu anggota parlemen terpilih dari partai Suu Kyi hari Selasa.

Suu Kyi, yang berusia 77 tahun, menjalani hukuman penjara total selama 33 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam serangkaian tuntutan politik yang dibawa oleh militer. Pendukungnya mengatakan tuduhan tersebut dibuat-buat untuk mencegahnya berpartisipasi dalam politik.

Tentara mengatakan mereka melakukan pengambilalihan pada 2021 karena penipuan pemilu besar-besaran, meskipun pemantau pemilu independen tidak menemukan penyimpangan besar.

Beberapa pengkritik Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin pengambilalihan dan sekarang menjadi pemimpin tertinggi Myanmar, meyakini tindakan tersebut karena pemungutan suara menggagalkan ambisi politiknya.

Baca Juga: Kronologi Pembantaian 22 Orang di Biara Myanmar, Junta Militer dan Kubu Pemberontak Saling Tuding

Pemilihan baru dijadwalkan pada akhir Juli, menurut rencana militer sendiri. Namun, pada bulan Februari, militer mengumumkan perpanjangan enam bulan dari keadaan darurat, berakibat menunda kemungkinan tanggal resmi untuk mengadakan pemilihan.

Junta militer mengatakan bahwa keamanan tidak dapat dijamin. Militer tidak menguasai sebagian besar negara, di mana ia menghadapi perlawanan bersenjata yang meluas terhadap kekuasaannya.

“Di tengah penindasan negara setelah kudeta tahun 2021, tidak ada pemilu yang dapat dipercaya, terutama ketika banyak penduduk melihat pemungutan suara sebagai upaya sinis untuk menggantikan kemenangan telak Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi pada tahun 2020,” kata sebuah laporan dikeluarkan Selasa oleh kelompok pemikir International Crisis Group yang berbasis di Brussel.

“Jajak pendapat hampir pasti akan mengintensifkan konflik pasca-kudeta, karena rezim berusaha memaksa mereka lewat dan kelompok perlawanan berusaha mengganggu mereka.”

Pemerintah militer memberlakukan undang-undang pendaftaran partai politik yang baru pada bulan Januari yang mempersulit kelompok oposisi untuk mengajukan tantangan serius terhadap kandidat yang disukai tentara. 

Ini menetapkan persyaratan seperti tingkat minimum keanggotaan dan kandidat serta jabatan yang sulit dipenuhi oleh partai mana pun tanpa dukungan tentara dan kroninya, terutama dalam suasana politik yang represif.

Undang-undang baru tersebut menyatakan partai politik yang ada harus mengajukan kembali pendaftaran ke komisi pemilihan dalam waktu 60 hari, yaitu 28 Maret, dan partai yang gagal akan “otomatis dibatalkan” dan dianggap bubar. 

Baca Juga: Malaysia Desak Pelaksanaan Konsensus Lima Poin ASEAN untuk Selesaikan Masalah Myanmar

Ia juga mengatakan para pihak harus memercayakan properti mereka kepada pemerintah jika mereka dibubarkan atas pilihan mereka sendiri atau jika pendaftaran mereka dibatalkan berdasarkan undang-undang.

Liga Nasional untuk Demokrasi menolak undang-undang tersebut setelah diumumkan, mengatakan pemilihan yang direncanakan militer itu ilegal dan sama dengan “pemilihan palsu.” 

Dinyatakan bahwa setiap individu dan entitas yang bekerja sama dalam pemungutan suara dengan militer akan dianggap sebagai kaki tangan dalam melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.

Bo Bo Oo mengatakan pertemuan Komite Kerja Pusat partai pada 21 Maret menegaskan kembali keputusan untuk tidak mendaftar. Ada lebih dari 90 partai yang terdaftar dalam pemilihan umum 2020.

MRTV mengatakan 63 partai politik mendaftar ke komisi pemilihan untuk pendaftaran tahun ini. Dua belas melamar untuk kontes di tingkat nasional dan 51 di tingkat regional atau negara bagian. Komisi masih harus menyetujui aplikasi mereka.

Liga Nasional untuk Demokrasi didirikan pada tahun 1988 setelah pemberontakan yang gagal melawan pemerintahan militer. 

Kekuatan politik itu memenangkan pemilihan umum 1990 yang dibatalkan oleh penguasa militer Myamar. Secara teknis dilarang setelah memboikot Pemilu 2010 yang diadakan di bawah naungan militer karena dirasa tidak bebas atau adil, tetapi diizinkan untuk mendaftar ketika setuju untuk mencalonkan diri pada tahun 2011. Partai ini mengambil alih kekuasaan setelah menang telak dalam Pemilu 2015.