Junta Militer Myanmar Bubarkan Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi

“Jajak pendapat hampir pasti akan mengintensifkan konflik pasca-kudeta, karena rezim berusaha memaksa mereka lewat dan kelompok perlawanan berusaha mengganggu mereka.”

Pemerintah militer memberlakukan undang-undang pendaftaran partai politik yang baru pada bulan Januari yang mempersulit kelompok oposisi untuk mengajukan tantangan serius terhadap kandidat yang disukai tentara. 

Ini menetapkan persyaratan seperti tingkat minimum keanggotaan dan kandidat serta jabatan yang sulit dipenuhi oleh partai mana pun tanpa dukungan tentara dan kroninya, terutama dalam suasana politik yang represif.

Undang-undang baru tersebut menyatakan partai politik yang ada harus mengajukan kembali pendaftaran ke komisi pemilihan dalam waktu 60 hari, yaitu 28 Maret, dan partai yang gagal akan “otomatis dibatalkan” dan dianggap bubar. 

Baca Juga: Malaysia Desak Pelaksanaan Konsensus Lima Poin ASEAN untuk Selesaikan Masalah Myanmar

Ia juga mengatakan para pihak harus memercayakan properti mereka kepada pemerintah jika mereka dibubarkan atas pilihan mereka sendiri atau jika pendaftaran mereka dibatalkan berdasarkan undang-undang.

Liga Nasional untuk Demokrasi menolak undang-undang tersebut setelah diumumkan, mengatakan pemilihan yang direncanakan militer itu ilegal dan sama dengan “pemilihan palsu.” 

Dinyatakan bahwa setiap individu dan entitas yang bekerja sama dalam pemungutan suara dengan militer akan dianggap sebagai kaki tangan dalam melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.

Bo Bo Oo mengatakan pertemuan Komite Kerja Pusat partai pada 21 Maret menegaskan kembali keputusan untuk tidak mendaftar. Ada lebih dari 90 partai yang terdaftar dalam pemilihan umum 2020.

MRTV mengatakan 63 partai politik mendaftar ke komisi pemilihan untuk pendaftaran tahun ini. Dua belas melamar untuk kontes di tingkat nasional dan 51 di tingkat regional atau negara bagian. Komisi masih harus menyetujui aplikasi mereka.

Liga Nasional untuk Demokrasi didirikan pada tahun 1988 setelah pemberontakan yang gagal melawan pemerintahan militer. 

Kekuatan politik itu memenangkan pemilihan umum 1990 yang dibatalkan oleh penguasa militer Myamar. Secara teknis dilarang setelah memboikot Pemilu 2010 yang diadakan di bawah naungan militer karena dirasa tidak bebas atau adil, tetapi diizinkan untuk mendaftar ketika setuju untuk mencalonkan diri pada tahun 2011. Partai ini mengambil alih kekuasaan setelah menang telak dalam Pemilu 2015.