Dilanda Gempa Parah, Suriah Minta Barat Cabut Blokade: BBM untuk Salurkan Bantuan pun Kami Tak Punya

DAMASKUS, KOMPAS.TV - Kepala Bulan Sabit Merah Suriah Khaled Hboubati mendesak negara-negara Barat untuk mencabut blokade dan sanksi kepada pemerintah Suriah. Hal tersebut demi membuka arus bantuan internasional ke wilayah Suriah yang terdampak gempa.

Hboubati mendesak Uni Eropa agar mencabut sanksi karena gempa 7,8M yang melanda pada Senin (6/2/2023) lalu berdampak dahsyat, baik di wilayah pemerintah ataupun pemberontak.

Hboubati menyebut organisasinya siap menyalurkan bantuan ke setiap wilayah Suriah, termasuk wilayah yang tidak dikontrol pemerintah.

Wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah telah didatangi bantuan dan regu penyelamat berbagai negara, termasuk sekutu utama Bashar Al-Assad, Rusia. Uni Emirat Arab, Irak, Iran, dan Aljazair diketahui juga telah mengirim pesawat berisi bantuan ke Damaskus.

Baca Juga: Derita Gempa Suriah: Penyaluran Bantuan Terhambat Zona Konflik dan Sanksi Barat

Meskipun demikian, sanksi dan blokade Barat tetap saja menyulitkan penyaluran bantuan ke korban gempa. Hboubati menyebut sanksi-sanksi yang ada memperparah "situasi kemanusiaan yang sulit" di Suriah.

Bahkan tidak ada bahan bakar untuk mengirim konvoi (bantuan dan regu penyelamat). Ini dikarenakan blokade dan sanksi," kata Hboubati dikutip Associated Press.

Secara teori, penyaluran bantuan ke wilayah yang dikuasai pemerintah tidak dihalangi sanksi. Pasalnya, baik Uni Eropa ataupun Amerika Serikat (AS) mengatur pengecualian untuk bantuan kemanusiaan.

Akan tetapi, realitanya, situasi di lapangan lebih rumit. Peneliti dari Century International, Aaron Land bayangan sanksi masih membayangi pihak-pihak yang menjadi perantara bantuan kendati ada pengecualian.

Misalnya, kata Lund, bank kemungkinan memblokir transaksi dana ke organisasi bantuan di negara yang disanksi karena khawatir melanggar ketentuan sanksi.

Selain itu, Lund menyebut sejumlah sanksi AS dan Uni Eropa sengaja ditujukan untuk mencegah rekonstruksi wilayah bekas perang yang dikontrol pemerintah. Barat mendesak solusi politis sebelum mencabut sanksi ke rezim Bashar Al-Assad.

Sejauh ini, AS dan sekutunya enggan membuka pintu bantuan jika mesti melalui tangan pemerintah Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price menyebut pihaknya telah menyalurkan bantuan ke Suriah melalui "mitra-mitra humanis di lapangan."

"Ironis, atau bahkan kontraproduktif bagi kami jika menjangkau sebuah pemerintahan yang berlaku brutal ke rakyatnya selama sepuluh tahun terakhir," kata Price.

Price menyebut bantuan dari AS ke wilayah yang dikontrol pemerintah Suriah sudah disalurkan melalui mitra-mitranya. Demikian juga dengan Uni Eropa dan Inggris Raya.

"Ini demi memastikan bahwa bantuan kami tidak dialihkan oleh aktor-aktor jahat atau rezim Assad dan mencapai penerima manfaat yang ditujukan," kata Price.

Di lain sisi, mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan hanya mengizinkan penyaluran bantuan melalui penyebarangan Bab Al-Hawa. Namun, akibat gempa, titik perbatasan ini mengalami kerusakan sehingga menghambat distribusi.

Meskipun Barat mengaku telah menyalurkan bantuan melalui mitra-mitranya, organisasi relawan White Helmets menyebut bantuan ke wilayah terdampak masih terbatas. White Helmers merupakan kelompok yang dipercaya AS dan Inggris Raya di wilayah yang dikontrol pemberontak.

"Ada janji-janji bahwa bantuan akan sampai kepada kami, tetapi tidak ada apa pun yang sampai di sini hingga sekarang," kata Kepala White Helmets Raed Saleh.

Baca Juga: Duh, Korban Jiwa Gempa Turki-Suriah Lampaui 11.000, Asa Temukan Penyintas Semakin Pudar