Jepang Ajukan Anggaran Militer Hampir 11 Triliun Yen, Jadi Terbesar Ketiga di Dunia jika Disetujui

Akan ada anggaran untuk pengembangan bersama jet tempur generasi berikutnya dengan Inggris, Yomiuri melaporkan.

Terlepas dari kariernya di divisi maritim Pasukan Bela Diri Jepang, Ito tidak melihat perlunya memiliki kapal perang yang lebih banyak.

Tokyo, menurutnya, harus meningkatkan gaji pasukannya atau akan repot memenuhi kebutuhan pilot, bahkan jika memperluas armada jet tempurnya, tambahnya.

Jika ada lebih banyak uang, Ito menganjurkan pengeluaran untuk barang-barang non-tradisional seperti merekrut peretas "topi putih" untuk membantu melindungi jaringan listrik.

Pasukan Bela Diri (SDF) Jepang memiliki sekitar 16.000 personel lebih sedikit daripada yang dianggarkan. Kekurangan itu sebagian karena kurangnya kandidat yang sesuai dengan usia di negara paling tua di dunia itu, tetapi juga sikap pelit untuk membayar, menurut para ahli.

“Manajemen personel dan kesejahteraan personel militer Jepang secara keseluruhan harus menjadi pusat perhatian,” kata Alessio Patalano, profesor perang & strategi di Asia Timur di Kings College London, yang menggambarkan gaji dan dukungan SDF saat ini sebagai “tidak memadai”.

Baca Juga: Kemhan Jepang: 5 Rudal China Mendarat di ZEE Jepang

Seorang lulusan universitas yang bergabung dengan angkatan bersenjata di tingkat perwira mendapat gaji sekitar 3,6 juta yen pada tahun pertama, lalu secara gradual naik menjadi 6 juta yen per tahun pada usia 40 tahun, menurut Kementerian Pertahanan.

Ini mungkin dilengkapi dengan tambahan untuk penempatan di daerah berbahaya.

Sementara seorang perwira militer AS berkemungkinan akan mendapat sekitar USD62.000 per tahun setelah empat tahun pengalaman berdinas di ketentaraan.

Kekhawatiran bahwa Jepang mungkin kekurangan daya tahan jika konflik pecah harus diatasi dengan membangun persediaan amunisi, bahan bakar dan suku cadang, serta unit logistik, menurut Corey Wallace, asisten profesor di Universitas Kanagawa di Yokohama.

Jepang secara bertahap meningkatkan pengeluaran pertahanannya selama satu dekade terakhir, setelah kebijakan putar balik yang diprakarsai oleh mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe ketika ia mulai menjabat pada tahun 2012.

Rencana kenaikan belanja militer mendapat reaksi positif dalam jajak pendapat menyusul pecahnya perang di Ukraina, dengan sekitar 50 persen responden dalam survei oleh Jiji Press pada Juni lalu, menyetujui peningkatan.

Baca Juga: PM Jepang Instruksikan Pengembangan Pembangkit Nuklir yang Lebih Kecil dan Lebih Aman

Meski demikian, sebagian besar menolak penggandaan anggaran di negara yang paling banyak berutang budi di dunia itu.

Perpecahan pandangan adalah tentang sejauh mana perubahan itu dapat memicu kebuntuan politik, kata Aurelia George Mulgan, seorang profesor yang berspesialisasi dalam politik Jepang dan keamanan regional di University of New South Wales.

Dia melihat "kemungkinan pertempuran di jalan" antara Kishida dan Menteri Pertahanan barunya Yasukazu Hamada, yang mungkin berusaha untuk menjaga pengeluaran di bawah kendali, seorang garis keras di Partai Demokrat Liberal yang berkuasa.

Sementara itu, beberapa kalangan memperingatkan, penguatan pertahanan mungkin tidak mencapai hasil yang diharapkan Jepang, kecuali jika disertai dengan kebijakan diplomatik dan ekonomi yang tepat.

“Jepang tidak dapat membuat dirinya lebih aman hanya dengan meningkatkan pengeluaran pertahanannya,” kata Naoko Aoki, rekan senior non-residen di Atlantic Council Asia Security Initiative.

“Meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang dapat tampak mengancam orang lain di kawasan itu, membuat mereka merespons dengan baik dan tidak meninggalkan siapa pun yang lebih baik dari sebelumnya.”