Ramai Istilah Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan Genosida di Ukraina, Ini Bedanya

PARIS, KOMPAS.TV - Rusia dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina, dengan klaim yang semakin keras menyusul penemuan puluhan mayat di daerah yang baru-baru ini ditinggal mundur pasukan Rusia di dekat ibu kota Kiev.

Sementara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuduh Moskow berusaha melakukan "genosida" atas temuan tersebut dan menyebut pengepungan berdarah di pelabuhan selatan Mariupol sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Mari kita lihat istilah dan kategori yang berbeda dari kejahatan paling serius yang diketahui manusia, yang jadi landasan pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, seperti laporan France24, Rabu, (6/4/2022).

Baik Rusia maupun Ukraina bukanlah pihak dalam ICC tetapi Ukraina menerima yurisdiksi pengadilan atas dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayahnya sejak invasi Rusia ke Krimea.

Kepala jaksa ICC membuka penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang di Ukraina pada 3 Maret.

Baca Juga: Israel Tuduh Rusia Lakukan Kejahatan Perang di Bucha Ukraina

Apa itu kejahatan perang?
Kejahatan perang adalah pelanggaran serius hukum internasional terhadap warga sipil dan kombatan selama konflik bersenjata.

Parameter tentang kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan ICC.

Parameter tersebut mendefinisikan keahatan perang sebagai "pelanggaran berat" Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mencakup lebih dari 50 skenario, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penyanderaan serta serangan terhadap misi kemanusiaan.

Itu juga mencakup serangan yang disengaja terhadap warga sipil atau "kota, desa, tempat tinggal atau bangunan yang tidak dipertahankan dan yang bukan tujuan militer" serta "deportasi atau pemindahan semua atau sebagian penduduk" dari wilayah yang diduduki.

Baca Juga: Erdogan Sebut Anti-Semit dan Islamofobia Kejahatan Kemanusiaan, Penting Perkuat Perdamaian

Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan?
Gagasan kejahatan semacam itu pertama kali ditetapkan pada 8 Agustus 1945, dan dikodifikasikan dalam pasal 7 Statuta Roma.

Kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan "serangan luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun termasuk "pembunuhan dan pemusnahan serta perbudakan dan deportasi atau pemindahan paksa."

Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi di masa damai, termasuk penyiksaan, pemerkosaan dan diskriminasi, baik itu berbasis ras, etnis, budaya, agama atau gender.

Baca Juga: AS Anggap Penindasan Terhadap Muslim Rohingya di Myanmar sebagai Genosida

Apa itu genosida?
Genosida sebagai konsep hukum berawal dari pengadilan Nuremburg terhadap penjahat perang Nazi, dengan pengacara Polandia-Yahudi Raphael Lemkin menciptakan istilah untuk menggambarkan pemusnahan enam juta orang Yahudi oleh Nazi.

Kejahatan genosida secara resmi dibuat dalam Konvensi Genosida 1948 untuk menggambarkan "tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama".

Genosida adalah "kejahatan internasional yang sangat spesifik" yang sulit dibuktikan, kata Cecily Rose, profesor hukum internasional di Universitas Leiden di Belanda, seraya mencatat hal itu menuntut bukti "motivasi mental" di baliknya.

Baca Juga: Zelensky Kutuk Pembunuhan Warga Sipil Ukraina oleh Rusia: Ini Genosida dan Siksaan untuk Bangsa

Istilah baru: kejahatan agresi
ICC menambahkan kejahatan agresi ke dalam kewenangannya tahun 2017 dengan memasukkan serangan terhadap "kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik" negara lain sebagai 'kejahatan agresi'

Pelanggaran tersebut bertujuan untuk memastikan para pemimpin politik dan militer dimintai pertanggungjawaban atas invasi dan serangan besar lainnya, namun tidak dapat digunakan atau berlaku terhadap puluhan anggota ICC yang belum mengakui yurisdiksi pengadilan atas kejahatan tersebut.

ICC juga tidak dapat mendakwa pemimpin negara yang bukan anggota ICC atas kejahatan agresi.

Pakar hukum mengatakan membawa kasus seperti itu terhadap Rusia mungkin memerlukan pembentukan pengadilan khusus.