Rusia Denda Google Rp1,4 Triliun atas Tudingan Konten Ilegal

MOSKOW, KOMPAS.TV - Pengadilan Moskow menampar Google dengan denda besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir 100 juta dollar AS atau setara Rp1,4 triliun, hari Jumat, (24/12/2021) seiring upaya Rusia meningkatkan tekanannya pada raksasa teknologi asing, seperti dilansir France24, Jum'at (24/12/2021).

Moskow menjatuhkan denda pada platform internet terbesar di dunia Google, menuduh mereka tidak memoderasi konten mereka dengan benar dan mencampuri urusan negara.

Namun sejauh ini denda terhadap perusahaan induk Facebook Meta, Twitter, dan Google baru mencapai puluhan juta rubel, bukan miliaran.

Pengadilan Moskow mendenda Google dengan nilai mencapai rekor 7,2 miliar rubel, setara 98 juta dollar dan 86 juta euro, kata layanan pers pengadilan di aplikasi Telegram, karena dianggap berulang kali gagal menghapus konten ilegal.

Konten tersebut tidak ditentukan, tetapi Rusia secara teratur mengambil tindakan hukum karena penyedia jasa internet tidak menghapus konten yang dilabeli ilegal, seperti materi pornografi atau unggahan yang menyetujui obat-obatan terlarang dan bunuh diri.

"Kami akan mempelajari dokumen pengadilan dan kemudian memutuskan langkah selanjutnya," kata layanan pers Google seperti dilansir France24.

Kantor berita Interfax melaporkan denda besar itu dihitung sebagai persentase dari pendapatan tahunan Google dan merupakan hukuman maksimum untuk pelanggaran berulang.

Meta, induk Facebook, yang menjalani sidang di pengadilan hari ini dengan tuduhan yang sama, juga terancam dengan denda berdasarkan pendapatan.

Baca Juga: Pastikan Rusia Aman, Putin: Pokoknya NATO Tidak Boleh Ekspansi ke Eropa Tengah dan Timur, Titik!

Hari Kamis, Twitter dijatuhkan hukuman denda terbaru sebesar tiga juta rubel setelah pihak berwenang mulai membatasi layanannya pada musim semi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Rusia menggunakan dalih melindungi anak di bawah umur dan memerangi ekstremisme untuk mengontrol segmen web Rusia dan mulai mengembangkan apa yang disebut internet yang berdaulat.