Kompas TV internasional kompas dunia

Jokowi: Kebijakan Perubahan Iklim Negara Maju dan Berkembang Harus Sinkron

Kompas.tv - 2 November 2021, 07:28 WIB
jokowi-kebijakan-perubahan-iklim-negara-maju-dan-berkembang-harus-sinkron
Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Glasgow, Inggris, 1 November 2021. (Sumber: Laily Rachev/Sekretariat Presiden.)
Penulis : Tussie Ayu | Editor : Gading Persada

GLASGOW, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat pentingnya sinkronisasi kebijakan antara negara maju dan berkembang mengenai perubahan iklim.

Hal ini disampaikan Presiden ketika mengadakan pertemuan CEO’s Forum dengan beberapa investor besar asal Inggris, Senin (1/11/2021) di Glasgow, Inggris.

“Kita semua, termasuk negara-negara maju, harus menunjukkan langkah lebih konkret dalam hal pengendalian iklim, terutama dalam hal dukungan pendanaan untuk negara-negara berkembang dalam melakukan transisi energi dari fossil fuel ke renewable energy,” kata Presiden seperti dikutip dalam siaran pers Sekretariat Presiden. 

Jokowi mengharapkan pendanaan adaptasi sebesar AS$ 100 miliar dari negara maju harus segera dipenuhi guna mempercepat upaya penanganan perubahan iklim.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Hadiri KTT Perubahan Iklim di Glasgow

“Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret dalam hal pengendalian iklim. Laju deforestasi kita saat ini yang paling rendah selama 20 tahun dan tingkat kebakaran hutan berkurang 82 persen. Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare lahan mangrove. Ini sangat penting karena mangrove menyimpan karbon tiga sampai empat kali lebih besar dibandingkan lahan gambut,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta percaya bahwa Indonesia akan dapat memenuhi komitmen pada tahun 2030 di dalam Paris Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen secara unconditional.

“Indonesia telah mengadopsi Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, serta road map yang detail untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” ujar Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, pria yang pernah menjadi Wali Kota Solo itu menyampaikan bahwa isu yang dihadapi dunia saat ini adalah bagaimana mengatasi pandemi Covid-19 sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat.

Jokowi menjelaskan bahwa saat ini, kondisi Covid-19 di Indonesia sudah sangat membaik. 

Baca Juga: Berbicara di KTT G20, Presiden Jokowi: G20 Harus Jadi Contoh Atasi Perubahan Iklim

“Jumlah kasus harian sudah turun sangat jauh dari puncaknya 56ribuan kasus di 15 Juli 2021 menjadi hanya sekitar 400-700 kasus dalam minggu-minggu terakhir ini. Indonesia juga sudah menyuntikkan lebih 187 juta dosis vaksin. Dan sampai dengan akhir tahun lebih dari 50 persen penduduk Indonesia sudah akan menerima dosis kedua,” kata Presiden. 

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.



Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA



Close Ads x