Kronologi Kudeta Sudan: Dipicu Konflik Sipil vs Militer dan Warisan Ekonomi Diktator

Dewan transisi berhasil mendamaikan Sudan untuk sementara, mencapai perjanjian damai dengan berbagai kelompok pemberontak dan menghapus aturan-aturan otoriter peninggalan Al-Bashir.

Namun, pemerintahan interim kesulitan mengembangkan ekonomi Sudan yang sudah memburuk pada akhir era Al-Bashir.

Protes dan friksi sebelum kudeta Sudan

Ekonomi lesu menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Demonstrasi pun kembali terjadi, kali ini antara kubu pro-militer dan pro-pemerintahan sipil.

Baca Juga: Sekilas tentang Jenderal Abdul Fattah al-Burhan, yang Ambil Alih Pemerintahan dan Kini Pimpin Sudan

Sedianya, pos pemimpin dewan ini akan diserahkan kepada sipil pada November 2021 hingga pemilu 2023.

Demonstran pro-demokrasi menuntut militer menyerahkan kekuasaan kepada sipil. Demonstran ini dipayungi kelompok aliansi yang diisi berbagai pihak, mulai dari partai politik hingga kelompok pemberontak.

Demonstran juga menuntut restrukturasi militer dan aparat keamanan, meminta loyalis Al-Bashir disingkirkan. Mereka juga menuntut militer mengakomodasi berbagai faksi kelompok bersenjata dan tunduk pada pengawasan sipil.

Sementara itu, demonstran pro-militer juga beraksi. Sejak September 2021, demonstran pro-militer dilaporkan memblokade jalanan, jalur pipa bahan bakar, serta pelabuhan. 

Mereka menuntut pemerintahan Abdalla Hamdok dibubarkan.

Serangkaian demonstrasi pun membuat Jenderal Burhan lebih berani menentang sipil. Sebelum melakukan kudeta, ia bahkan mengaku militer berencana menyerahkan kekuasaan hanya kepada pemerintahan yang terpilih dalam pemilihan umum.

Pada Senin (25/10) lalu, Jenderal Burhan dilaporkan hendak membubarkan dewan transisi dan meminta dukungan Hamdok. Namun, Hamdok menolak dan ia pun ditahan.

Apa yang terjadi di Sudan saat ini?

Demonstrasi dilaporkan tetap berlangsung pada Selasa (26/10) kendati aparat menghadapinya dengan brutal.

Komunitas internasional pun rata-rata mengecam aksi militer Sudan.

Baca Juga: Kudeta Militer Sudan Dikecam Dunia, PBB hingga China Berikan Respons

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan Amerika Serikat mendesak kudeta dihentikan. Sedangkan Liga Negara-Negara Arab serta China meminta masing-masing pihak berdialog.

Jenderal Burhan sendiri mengeklaim tidak akan membentuk pemerintahan tetap, tidak seperti Omar Al-Bashir dan pendahulunya yang melakukan kudeta demi kekuasaan sendiri.

Ia mengaku tetap berkomitmen untuk menggelar pemilu pada 2023.

Akan tetapi, jadwal pemilu masih lama dan para pengamat mengkhawatirkan apa yang akan terjadi selama periode ini.

Di lain sisi, demonstrasi tak menunjukkan tanda-tanda menyurut dan membuat peluang konfrontasi demonstran vs aparat sangat terbuka. 

Baca Juga: Kudeta Militer di Sudan, AS Bekukan Bantuan USD700 Juta dan PBB Laporkan Situasi Memanas