Kronologi Kudeta Sudan: Dipicu Konflik Sipil vs Militer dan Warisan Ekonomi Diktator

KHARTOUM, KOMPAS.TV - Angkatan Bersenjata Sudan menempuh langkah drastis dengan melakukan kudeta pada Senin (25/10/2021). Militer menangkapi pejabat sipil, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan membubarkan pemerintahan transisi.

Kudeta ini didahului tensi panas antara otoritas sipil dan militer usai pemakzulan diktator militer Omar Al-Bashir pada April 2019.

Kudeta ini mengancam transisi rentan negara Sudan menuju demokrasi. Sedianya, pemerintahan transisi akan menjembatani proses Sudan menuju pemilihan umum pada 2023.

Akan tetapi, friksi antara otoritas sipil dan militer tak terhindarkan. Protes massa pendukung kedua kubu pun memanaskan situasi.

Demonstrasi massa yang menentang kudeta pun dijawab dengan tangan besi oleh militer. Tentara dilaporkan menembaki demonstran dan membunuh beberapa di antaranya.

Baca Juga: Kudeta Sudan, 7 Orang Tewas dan 140 Luka-luka Saat Bentrok Militer dan Massa

Berikut kronologi yang melatari kudeta militer Sudan, mulai dari pemakzulan Omar Al-Bashir hingga friksi yang terjadi belakangan ini.

Rebutan kekuasaan setelah pemakzulan Al-Bashir

Omar Al-Bashir adalah diktator yang berkuasa berkat kudeta pada 1989. Ia memerintah dengan tangan besi dan didukung militer serta kelompok Islamis.

Pada akhir 2018, kondisi ekonomi yang memburuk memantik protes besar-besaran terhadap pemerintahan Al-Bashir.

Demonstrasi besar itu didukung berbagai kelompok, mulai dari serikat profesional, partai politik, serta kelompok pemuda.

Protes berbulan-bulan pun membuat militer bertindak. Angkatan Bersenajata Sudan mengudeta Al-Bashir dan menahannya pada April 2019.

Akan tetapi, demonstran belum puas karena militer tetap menjadi pihak yang mengisi pemerintahan. 

Wakil Presiden Al-Bashir sekaligus Menteri Pertahanan Ahmed Awad Ibn Auf mendeklarasikan diri sebagai kepala negara yang memimpin pemerintahan transisi.

Demonstran menuntut militer menyerahkan kekuasaan kepada sipil. Protes pun disambut dengan kekerasan.

Baca Juga: Sejarah Kudeta Militer Sudan: Konflik Tak Berkesudahan dan Puluhan Tahun Kediktatoran Militer

Pada Juni 2019, tentara menyerang kamp demonstran di Khartoum dan membunuh lebih dari 100 orang. Tentara juga dilaporkan memerkosa demonstran perempuan.

Setelah itu, pihak militer melunak dan mau berkompromi. Dewan transisi baru yang memuat otoritas sipil dan militer pun dibuat.

Abdalla Hamdok terpilih menjadi perdana menteri. Pihak sipil dan militer pun menyetuji Deklarasi Konstitusi yang menjanjikan pemilihan umum pada 2023.

Akan tetapi, militer minta jatah memimpin dewan ini terlebih dulu. Setelah itu sipil baru boleh memimpin.

Panglima militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan menjadi pemimpin pertama dewan pemerintahan transisi.