PM Boris Johnson: Pasca Brexit, Inggris Prioritaskan Hubungan Diplomatik Dengan Negara-Negara Asia

LONDON, KOMPAS.TV – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada Selasa (16/3/2021) bahwa Inggris akan memprioritaskan hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia pada dekade mendatang. Hal ini seiring dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri dan prioritas pertahanan Inggris pasca Brexit.

Dengan visi “Inggris Mendunia”, dokumen strategi baru Inggris membayangkan Inggris yang condong ke kawasan Indo-Pasifik dan menjadi pemain lebih besar di kawasan tersebut seiring pergerakan “pusat gravitasi geopolitik dan ekonomi” ke timur, ke negara-negara seperti China, India dan Jepang.

Baca Juga: Brexit Resmi Dilakukan, PM Inggris Boris Johnson Ungkapkan Perasaannya

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa Rusia tetap menjadi ancaman paling akut bagi keamanan Inggris. Pun China. Namun, meski menyadari bahwa risiko dan tantangan hak asasi manusia (HAM) berasal dari China yang lebih tegas, Johnson menekankan bahwa ia menginginkan pendekatan yang berimbang. Ia menambahkan, Inggris akan tetap mengejar hubungan perdagangan dan investasi yang positif dengan Beijing.

“Tidak diragukan lagi, China akan menjadi tantangan besar bagi masyarakat terbuka seperti masyarakat kita,” ujar Johnson kepada DPR Inggris seperti dikutip Associated Press, Selasa (16/3/2021). “Namun kita juga akan bekerja dengan China sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan kita, termasuk membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat dan positif dan dalam mengatasi perubahan iklim.”

Baca Juga: Parlemen Inggris Kembali Tolak Isi Perjanjian Brexit

Sebagai bagian dari kebijakan yang baru, Inggris juga tengah mengajukan status sebagai mitra di ASEAN, asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Johnson juga akan melawat ke India bulan depan sebagai kunjungan internasional besar pertamanya sejak Inggris meninggalkan Uni Eropa.

Kapal induk Angkatan Laut Kerajaan Ratu Elizabeth akan dikirim ke kawasan itu tahun ini sebagai tugas operasional pertamanya.

Kajian itu juga menguraikan perombakan kebijakan pertahanan Inggris, terutama membuka jalan untuk menambah jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki Inggris menjadi 260. Kebijakan ini membalikkan rencana selama 1 dekade untuk mengurangi persediaan menjadi 180.

Baca Juga: Klaim Rasisme Yang Dialami Meghan, Diamini Oleh Para Warga Kulit Hitam Inggris

Dokumen tersebut juga menggambarkan lingkungan keamanan dunia yang kian memburuk. Dokumen itu menyatakan, “Penangkal nuklir yang independen, kredibel dan minimum tetap penting untuk menjamin keamanan kita”.

Saat ditanya tentang perlunya meningkatkan kemampuan nuklir Inggris, Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan, hal tersebut merupakan “polis asuransi utama terhadap ancaman terburuk dari negara-negara yang berseteru.”

Johnson juga mengatakan sejumlah kebijakan lama akan tetap sama: Inggris akan berkomitmen teguh pada NATO dan menjaga perdamaian dan keamanan di Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan tetap menjadi sekutu terpenting.