Unjuk Rasa di Thailand, Inginkan Reformasi Politik dan Peran Monarki

BANGKOK, KOMPAS.TV - Ribuan orang berkumpul di Ibu Kota Thailand, Bangkok dan melakukan unjuk rasa sejak Sabtu (20/9/2020).

Mereka meminta untuk dilakukannya reformasi sistem politik serta peranan Monarki di Thailand.

Mereka ingin agar Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mundur dari jabatannya.

Baca Juga: Temukan Gambar Kim Jong-Un di Kertas yang Rusak, Pemerintah Korea Utara Siapkan Hukuman Berat

Prayuth Chan-ocha menjadi pemimpin Pemerintahan Thailand sejak 2014 lalu melalui kudeta militer.

Dia pun memenangkan pemilihan umum secara telak pada tahun lalu. Hal itu rupanya membuat masyarakat Thailand tak puas

Selain itu, unjuk rasa tersebut meminta agar kekuatan dan anggaran untuk Raja Thailand bisa dibatasi.

Baca Juga: Normalisasi Israel dan Negara Arab, Rusia Bela Palestina

Polisi mengungkapkan unjuk rasa ini diikuti oleh sekitar 15.000 orang dan menjadi yang terbesar di tahun ini.

Unjuk rasa ini dipimpin oleh mahasiswa yang bergerak dari kampus Universitas Thammasat menuju tempat parkir Istana Utama yang digunakan untuk upacara kerajaan.

Mereka mengungkapkan bermalam di sana dan kemudian melakukan perjalanan ke kantor Perdana Menteri di Minggu (20/9/2020).

“Saya berharap orang-orang yang berada di kekuasaan bisa melihat pentingnya masyarakat,” tutur pemimpin mahasiswa, Panupong Jadnok kepada para pengunjuk rasa dikutip dari BBC.

“Kami berjuang untuk menempatkan monarki di tempat yang seharusnya, bukan menggulingkannya,” lanjutnya.

Baca Juga: Kontroversi Patung seperti Kemaluan Pria, Akhirnya Dihancurkan

Di Thailand, kritikan terhadap keluarga kerajaan dianggap sebagai tindakan kriminal.

Bahkan bagi orang yang berani melakukannya akan dihukum penjara untuk waktu yang lama.

Sementara itu, situasi politk di Thailand memang tak stabil dan kerap menimbulkan gelombang demonstrasi.

Baca Juga: Miris, Istri Diperkosa di Hadapan Suami yang Disandera

Tetapi, protes semakin besar setelah pengadilan Thailand memerintahkan pembubaran oposisi, Partai Pro-Demokrasi, pada Februari lalu.

Hujan protes pun semakin besar setelah aktivis Pro-Demokrasi Wanchalearm Satkasit yang diasingkan ke Kamboja sejak kudeta militer pada 2014, dikabarkan menghilang.

Para pengunjuk rasa menuduh Pemerintah Thailand mengorganisir penculikannya, meski pemerintah dan polisi membantah tuduhan tersebut.