Waskita Ogah Masuk Bisnis Jalan Tol Lagi, Mau Fokus Bangun Gedung hingga Jembatan

JAKARTA, KOMPAS.TV- PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak akan masuk ke bisnis jalan tol setelah melakukan divestasi seluruh aset jalan tol dan kembali ke core business perusahaan sebagai perusahaan konstruksi.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, divestasi jalan tol merupakan salah satu upaya dan fokus Waskita ke depan.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu sumber pembayaran kewajiban keuangan.

Tahun ini, Waskita akan melakukan divestasi sejumlah aset tol yang dikelola di bawah PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR), PT Cimanggis - Cibitung Tollways (CCT), PT Hutama Marga Waskita (HMW) pada tahun ini.

Baca Juga: Tol Binjai-Langsa Seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Beroperasi tanpa Tarif Mulai 11 Maret 2025

Kemudian, mengembalikan core business perusahaan sebagai perusahaan konstruksi yang berfokus pada sektor gedung, infrastruktur air, jalan, dan jembatan.

"Setelah kita melakukan divestasi seluruh jalan tol, kita tidak akan masuk ke jalan tol kecuali ada penugasan. Divestasi jalan tol kita lakukan sesegera mungkin," kata Hanugroho di Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

"Semakin cepat semakin baik kita bisa melakukan divestasi, paling tidak kita bisa mengurangi liabilitas yang menjadi kewajiban manajemen untuk menguranginya," tambahnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia menjelaskan, BUMN Konstruksi seperti Waskita Karya memegang peranan vital dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. 

Baca Juga: Daftar Nama Manajemen Danantara Diumumkan Pekan Depan, Rosan Jamin Bersih dari Korupsi

Maka agar bisa terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, Waskita telah menyusun rencana kerja dan peta jalan untuk tahun ini. 

Salah satunya dengan menempatkan restrukturisasi keuangan sebagai pilar utama.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menambahkan, Waskita Karya telah menyelesaikan utang vendor sebesar Rp7 triliun.

Sebanyak 38 persennya merupakan utang yang sudah lewat jatuh tempo atau past due.

Baca Juga: Pelni Hadirkan Fitur e-Boarding di Aplikasi, Bisa Check In tanpa Antre di Loket Pelabuhan

"Jadi pembayaran vendor langsung diatur oleh pusat," ujarnya. 

Perseroan pun sudah melakukan sentralisasi keuangan. Maka, keuangan tidak lagi diatur oleh masing-masing divisi tapi terpusat, sehingga pengelolaannya menjadi lebih maksimal.