Ekonom Senior Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stagnan 5 Persen di 2025, APBN Terbebani Bunga Utang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini memproyeksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 akan stagnan di level 5 persen. 

Penyebab utamanya, tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini. Hal itu terlihat dari Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang terus merosot ke level di bawah 50 dalam beberapa bulan terakhir. 

"Dengan sektor industri yang diabaikan tanpa kebijakan berarti seperti ini, apakah layak kita berharap tumbuh 8 persen?" kata Didik dalam siaran persnya yang diterima Kompas.tv di Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri tumbuh rendah, hanya sekitar 3-4 persen. Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5 persen, apalagi 7 persen seperti yang pernah ditargetkan di era Presiden Joko Widodo atau target 8 persen pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Wajib Pajak Sudah Bisa Log in ke Sistem Coretax DJP Mulai 24 Desember 2024

Menurutnya, untuk membangkitkan lagi kinerja sektor industri, maka perlu dilakukan reindustrialisasi berbasis sumber daya alam Indonesia yang kaya, bersaing dan memenangkan pasar internasional yang luas, sehingga otomatis berjaya di pasar domestik. 

"Yang harus dijalankan dan telah terbukti sukses di negara industri tidak lain adalah resouce-based industry, led-export industry atau outward looking industry (industri berbasis sumber daya, industri ekspor terkemuka, atau industri berorientasi ke luar). Strategi industri ini pernah dijalankan pemerintah Indonesia pada tahun 1980-an dan awal 1990-an dengan hasil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 7-8 persen," terangnya. 

Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina ini memaparkan, permintaan global saat ini memang mengalami perlambatan, sehingga menerobos pasar internasional tidak mudah lagi. 

Oleh karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, China dan Amerika Serikat perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri Indonesia. Para duta besar, lanjutnya, harus diberi target untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan neraca dagang bilateral menjadi positif.

Baca Juga: Akses Jalan Menuju Stasiun Whoosh Karawang Sudah Terhubung dengan Tol Jakarta-Cikampek

Di luar permasalahan sektoral, ada masalah fiskal yang dihadapi. Yakni utang dari tahun ke tahun terus membengkak dari segi persentase dan nominalnya.

Ia menyebut, dari tahun 2010 sampai dengan 2024, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) terus naik dari 26 persen menjadi 38,55 persen.  

Kemudian total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024. Didik menilai, ini merupakan praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik dimana rezim memaksimumkan bujet (“teori budget maximazer”) tanpa kendali, tanpa kontrol dan tanpa check and balance yang sehat.  

"Karena seantero dunia sudah tahu pemimpin Indonesia suka berutang, maka tingkat suku bunga tergerak naik tidak masuk akal. Suku bunga obligasi utang RI paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN," ungkap Didik. 

Baca Juga: OJK Cabut 20 Izin Usaha BPR/S pada 2024: untuk Lindungi Konsumen dan Perkuat Industri

Ia mengatakan, Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga hingga 7,2 persen, sementara tingkat bunga obligasi di Thailand hanya 2,7 persen, Vietnam 2,8 persen, Singapura 3,2 persen, dan Malaysia 3,9 persen. 

Akibat dari besarnya utang, kata Didik, kualitas belanja memburuk. Porsi membayar bunga utang menjadi paling besar dari seluruh belanja kementerian negara.  

Belanja pemerintah pusat banyak dihabiskan untuk pembayaran bunga utang, yang  naik pesat dari 11,09 persen (2014) menjadi 20,10 persen (2024). Belanja nonproduktif juga semakin mendominasi, sedangkan belanja produktif mengecil. 

Didik menerangkan, belanja nonproduktif diamati dari belanja pegawai dan belanja barang. Tahun 2014, porsi dua belanja terebut sekitar 34 persen, naik menjadi 36 persen pada 2024.  

Baca Juga: Daftar Bansos yang Disiapkan Kemensos Antisipasi Dampak PPN Naik dan Pembatasan Subsidi BBM

"Setiap tahun untuk bunganya saja (tidak termasuk pokok) harus menguras pajak rakyat sebesar 441 triliun rupiah untuk membayar utang," tandasnya. 

Presiden Prabowo Subianto memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahannya. Prabowo beberapa kali menyampaikan cita-citanya itu di sejumlah kesempatan. Salah satunya saat berbicara di Forum Ekonomi Qatar di Doha, Mei 2024 lalu, saat dirinya baru memenangkan Pilpres dan belum dilantik. 

Ia menyatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan pakar dan mengkaji angka-angka terkait pertumbuhan ekonomi. Prabowo yakin janji itu bisa ia realisasikan pada 2 hingga 3 tahun masa pemerintahannya.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut PPN Transaksi QRIS Ditanggung Penjual, Sudah Diatur Sejak 2022

"Saya sangat yakin. Saya sudah dialog dengan para pakar. Saya mempelajari angka-angkanya. Saya sangat yakin kami akan dengan sangat mudah meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan saya akan berusaha keras melampauinya. Saya memperkirakan itu terjadi dalam 2 sampai 3 tahun," kata Prabowo mengutip Kompas.tv. 

Prabowo mengatakan, hilirisasi dan industrialiasi jadi salah satu cara untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi itu.

"Dan terakhir kami harus berkonsentrasi mengolah sumber daya alam kami. Kami harus melakukan upaya besar-besaran untuk melakukan hilirisasi, dan juga industrialisasi," tambahnya.