Profil Balai Pustaka, BUMN Berusia 107 Tahun yang PHK 50 Persen Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang percetakan, Balai Pustaka,   melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya.

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Achmad Fachrodji.

"Kemarin untuk mengurangi karyawan yang terkait percetakan, kan harus dikurangi, itu (pembayaran gaji karyawan) dibantu Danareksa," ujar Fachrodji di Jakarta, Rabu (24/7/2024), dikutip dari Antara.

Balai Pusataka disebut melakukan PHK 50 persen karyawannya atau sekira 60-an orang.

Achmad mengatakan, ia tetap optimistis kinerja perusahaannya akan terus melejit setelah menjadi anggota dalam Holding Danareksa.

"Oleh karena itu, saya tidak khawatir, Balai Pustaka akan terus melejit dan terus naik," lanjutnya.

Baca Juga: Jadi Mitra Bank Pertama, Pemegang Golden Visa Bisa Buka Rekening via Livin

Fachrodji juga meyakini bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak akan menutup Balai Pustaka.

Sebagai perusahaan IP-based licensing digital company, sebut Fachrodji, Balai Pustaka dapat terus berkembang dengan melakukan berbagai transformasi serta proyek-proyek dari percetakan buku dan film serta aset-aset lain yang dimilikinya.

"Jadi di tangan Pak Erick Thohir, Balai Pustaka akan semakin menggeliat," katanya.

Profil Balai Pustaka

Melansir laman resminya, Balai Pustaka berdiri sebelum Indonesia merdeka yakni tepatnya pada 22 September 1917.

Pendirian Balai Pustaka sebagai kelanjutan Commisie voor Inlandsche Scool en volklechtuur, badan yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai sarana untuk mengontrol akses informasi penduduk asli Indonesia yang dibentuk 14 September 1908. 

Sejak berdirinya Balai Pustaka, puluhan buku dan majalah diterbitkan saat itu dalam bahasa Melayu dan berbagai bahasa daerah yaitu Jawa, Sunda, Madura, Batak, Aceh, Bugis, dan Makassar, dan ditulis dalam bahasa Melayu, Latin, Jawa, maupun Arab.

Para sastrawan dan tokoh pergerakan seperti Abdoel Moeis memanfaatkan lembaga ini  untuk membangkitkan kesadaran kebangsaan hingga lahir Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. 

Budayawan Marah Rusli, Muhammad Yamin, Idrus, Hamka, hingga Sutan Takdir Alisjahbana  juga menyebarkan pikiran kebangsaan melalui lembaga ini.

Sebelum merdeka, Balai Pustaka telah membangun sekitar 2.800 Taman Bacaan Rakyat. Selanjutnya Balai Pustaka menjadi pilar sastra dan budaya bangsa yang melibatkan sosok seperti H.B. Jassin hingga Achdiat K. Mihardja, juga menjadi sarana negara untuk menyediakan buku-buku pendidikan.

Berikut transformasi Balai Pustaka sejak 22 September 1917 hingga 22 September 2019)

14 September 1908

• Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mendirikan Commisie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Komisi Bacaan Rakyat). 

13 Oktober 1910

• Terbit keputusan pendirian perpustakaan untuk menyebarkan buku-buku kepada masyarakat. Perpustakaan tersebut diberi nama “Taman Poestaka”. Selain melalui perpustakaan, penyebaran karya Komisi dilakukan dengan penjualan yang dikelola Depot van Leermiddelen dan truk-truk kecil sebagai toko buku berjalan hingga ke desa-desa di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

22 September 1917

• Dianggap sukses, Komisi Bacaan Rakyat bertransformasi menjadi “Balai Poestaka” yang tidak hanya mengumpulkan, tetapi juga mencetak dan menerbitkan bahan bacaan. D. A Rinkes dipercaya sebagai pimpinan pertama Balai Pustaka. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Balai Pustaka. Buku-buku yang diterbitkan Balai Pustaka beraneka ragam topik dan bahasa. Pada tahun pertama, Balai Pustaka telah menerbitkan buku dalam bahasa Melayu (31), Jawa dengan huruf latin dan arab (101), Sunda (67), Madura (22), Batak (4), Aceh (1), Bugis (1), dan Makassar (1). Topiknya mulai dari kesehatan, pertanian, teknik, kesenian, dan keterampilan.

Baca Juga: Pabrik Tutup dan PHK Ribuan Pekerja, Benarkah Ekonomi Baik-baik Saja? Ini Kata Arsjad Rasjid | ROSI