Kompas TV ekonomi ekonomi dan bisnis

Saat KAI Minta Bantuan Bayar Utang Proyek Whoosh, Pemerintah akan Teruskan KA Cepat Sampai Surabaya

Kompas.tv - 24 April 2024, 04:30 WIB
saat-kai-minta-bantuan-bayar-utang-proyek-whoosh-pemerintah-akan-teruskan-ka-cepat-sampai-surabaya
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menerima dana pinjaman sebesar Rp6,9 triliun dari China Development Bank (CDB) untuk menambal pembengkakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Namun untuk melunasinya, KAI akan meminta bantuan dari pemerintah. (Sumber: KCIC)
Penulis : Dina Karina | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menerima dana pinjaman sebesar Rp6,9 triliun dari China Development Bank (CDB) untuk menambal pembengkakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Namun untuk melunasinya, KAI akan meminta bantuan dari pemerintah.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menjelaskan, KAI bertanggung jawab terhadap pinjaman itu karena merupakan pemimpin konsorsium BUMN Indonesia, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam proyek Whoosh. 

Agus mengaku KAI kesulitan jika harus menjaga keseimbangan biaya operasional Whoosh sambil membayar utang. Keseimbangan biaya operasional penting untuk kondisi kas KAI. Lantaran berpotensi defisit apabila target jumlah penumpang Whoosh belum tercapai.

"Bagaimana cara lunasinya? Kita meminta dukungan, karena namanya infrastruktur dibebankan ke operator berat sekali ya. Masa bangun trek itu dibebankan ke kita yang cuma nyari tiket, kan istilahnya begitu," kata Agus di Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (22/4/2024). 

Agus menerangkan, KAI meminta bantuan pemerintah diantaranya lewat penyertaan modal negara (PMN), pembebasan biaya Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) pada kereta konvensional, pembebasan pajak, dan pembebasan biaya penggunaan rel (Track Access Charge/TAC).

Baca Juga: Saat Hasto Sindir Kereta Cepat: Utangnya 70 Tahun Baru Lunas, Belum-Belum Sudah Bocor

Untuk IMO, Agus menyebut sudah ada regulasi yang membuat biaya tersebut dibebankan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Sementara untuk pembebasan biaya rel, pajak, dan lainnya, KAI sudah mengajukan kepada Komite KCJB yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Komite itu beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan. 

"Sudah mengajukan. Keputusannya masih belum. Tapi kita berharap itu didukung, kalau enggak, agak susah kita," ujar Agus. 

Total biaya proyek kereta cepat yang membengkak dan telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan China adalah sebesar 1,2 miliar dolar AS setara Rp 18,6 triliun. 

Baca Juga: Kata Pengamat soal Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Biayanya Terlalu Besar, Mau Utang Lagi?

Biaya itu 60 persennya ditanggung oleh PSBI sebagai konsorsium Indonesia dan sisanya 40 persen ditanggung konsorsium China. Artinya, tanggungan PSBI yang dipimpin KAI sebesar Rp11,16 triliun. 

Dari Rp11,16 triliun itu, 75 persennya akan ditutup dari pinjaman CDB dan 25 persennya dari Penyertaan Modal Negara (PMN). 

Nah pada 7 Februari 2024 lalu, pinjaman Rp6,9 triliun dari CDB sudah cair dengan bunga 3,1 hingga 3,2 persen. Agus menerangkan, dana tersebut akan dipakai salah satunya untuk membayar biaya konstruksi kepada sejumlah kontraktor. 

"Kalau penggunaannya tentu saja untuk bayarin kontraktor untuk konstruksi. Seperti contohnya dari Wijaya Karya, mereka juga kan ada beberapa yang memang terakhir sempat untuk bayar dan sebagainya. Minimal itu yang diselesaikan. Kan kontraktornya banyak, ada yang dari China, Indonesia, dari mana-mana kita selesaikan," tuturnya. 

Namun dia tidak merincikan proyek konstruksi yang mana yang akan dilunasi menggunakan dana pinjaman dari CDB. 

Baca Juga: Pengamat: Beban Layanan Publik hingga Bansos DKI Capai Rp18 T, Bisa Dihemat dengan Penonaktifan NIK

Yang jelas, KAI sudah memiliki daftar kontrak yang akan didahulukan pelunasannya menggunakan dana pinjaman itu.

"Karena memang terminnya kan sudah sesuai ya, diatur pencairannya kapan, langsung dibayarkan ke mana, ke siapa saja, sudah ada listnya itu. Kontraktornya itu sudah ada urutannya, kita prioritaskan itu," ucapnya.

Di saat proyek KCJB masih berdarah-darah, pemerintah justru sudah merencanakan pembangunan kereta cepat sampai Surabaya. 

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan segera membentuk tim untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

“Untuk kereta cepat Jakarta–Surabaya, kami sepakat segera tim dibentuk,” kata Luhut dalam unggahan di akun Instagramnya, Minggu (21/4) lalu.  

Baca Juga: Pendaftaran PPK Pilkada DKI Jakarta Dibuka Hari Ini, Simak Syarat dan Ketentuannya

Luhut yakin, kereta cepat Jakarta-Surabaya banyak peminatnya. Ia merujuk data penumpang KCJB dalam tiga bulan terakhir, dimana rata-rata penumpang mencapai 15.000 penumpang per hari dan terus meningkat. Pada puncak arus mudik Lebaran mencapai 21.422 penumpang, naik 34 persen.

Menurut Luhut, hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sudah selayaknya dilanjutkan sampai ke Surabaya.

“Kami semua sepakat agar task force yang dibentuk dapat menindaklanjuti kerja sama strategis ini dalam waktu dekat,” sebutnya. 



Sumber : Kompas.com



BERITA LAINNYA



Close Ads x