Saat KAI Minta Bantuan Bayar Utang Proyek Whoosh, Pemerintah akan Teruskan KA Cepat Sampai Surabaya

JAKARTA, KOMPAS.TV- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menerima dana pinjaman sebesar Rp6,9 triliun dari China Development Bank (CDB) untuk menambal pembengkakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Namun untuk melunasinya, KAI akan meminta bantuan dari pemerintah.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menjelaskan, KAI bertanggung jawab terhadap pinjaman itu karena merupakan pemimpin konsorsium BUMN Indonesia, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam proyek Whoosh. 

Agus mengaku KAI kesulitan jika harus menjaga keseimbangan biaya operasional Whoosh sambil membayar utang. Keseimbangan biaya operasional penting untuk kondisi kas KAI. Lantaran berpotensi defisit apabila target jumlah penumpang Whoosh belum tercapai.

"Bagaimana cara lunasinya? Kita meminta dukungan, karena namanya infrastruktur dibebankan ke operator berat sekali ya. Masa bangun trek itu dibebankan ke kita yang cuma nyari tiket, kan istilahnya begitu," kata Agus di Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (22/4/2024). 

Agus menerangkan, KAI meminta bantuan pemerintah diantaranya lewat penyertaan modal negara (PMN), pembebasan biaya Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) pada kereta konvensional, pembebasan pajak, dan pembebasan biaya penggunaan rel (Track Access Charge/TAC).

Baca Juga: Saat Hasto Sindir Kereta Cepat: Utangnya 70 Tahun Baru Lunas, Belum-Belum Sudah Bocor

Untuk IMO, Agus menyebut sudah ada regulasi yang membuat biaya tersebut dibebankan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Sementara untuk pembebasan biaya rel, pajak, dan lainnya, KAI sudah mengajukan kepada Komite KCJB yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Komite itu beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan. 

"Sudah mengajukan. Keputusannya masih belum. Tapi kita berharap itu didukung, kalau enggak, agak susah kita," ujar Agus. 

Total biaya proyek kereta cepat yang membengkak dan telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan China adalah sebesar 1,2 miliar dolar AS setara Rp 18,6 triliun. 

Baca Juga: Kata Pengamat soal Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Biayanya Terlalu Besar, Mau Utang Lagi?

Biaya itu 60 persennya ditanggung oleh PSBI sebagai konsorsium Indonesia dan sisanya 40 persen ditanggung konsorsium China. Artinya, tanggungan PSBI yang dipimpin KAI sebesar Rp11,16 triliun.