Warga Tanah Merah Tolak Pembuatan Zona Aman Depo Plumpang, Pemerintah Beda Sikap

Sebelumnya, pada Senin (6/3/2023), Erick Thohir mengatakan, Depo Pertamina Plumpang akan dipindahkan ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Pemindahan ke lahan milik PT Pelindo mulai dikerjakan pada akhir 2024. Pembangunan memerlukan 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu 3,5 untuk rampung.

Baca Juga: 5 Jenazah Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Teridentifikasi, 7 Masih dalam Proses

Erick juga menuturkan, akan dibuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar depo berjarak 50 meter dari pagar. Tidak hanya depo, penerapan ini juga akan dilakukan di sejumlah kilang, pabrik, hingga smelter nantinya.

Sementara, Menko Marves Luhut Panjaitan mengatakan warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang harus dipindahkan. Pasalnya daerah di sekitar depo disiapkan untuk daerah penyangga atau buffer zone dan bukan untuk permukiman.

“Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

“Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” ucapnya.

Selain itu, kata Luhut, pihak yang memberi izin kepada warga untuk tinggal di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang harus bertanggung jawab.

“Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang,” kata Luhut.

Luhut pun menambahkan, pemerintah bakal mengkaji kompensasi bagi warga yang menjadi korban terdampak kebakaran Depo Pertamina.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Relokasi Depo BBM Plumpang ke Lahan Pelindo Bakal Dimulai Akhir 2024