Harta Rafael Alun Rp56 Miliar Sudah Diteliti Kemenkeu Lama, tapi Belum Ada Langkah Korektif

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah kabar yang menyebut pihaknya baru mengetahui harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo saat kasus penganiayaan anaknya mencuat. Menurut Sri Mulyani, pegawai di Kemenkeu rutin melaporkan harta kekayaannya.

Rafael adalah ayah Mario Dandy yang menjadi tersangka karena menganiaya anak salah satu petinggi GP Ansor.

“Tidak benar jika kami baru meneliti LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Rafael) saat ada kasus,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip dari Breaking News Kompas TV, Jumat (24/2/2023).

Ia menjelaskan, untuk pegawai di Kemenkeu yang levelnya pejabat wajib melaporkan LHKPN sesuai Undang-Undang, dalam hal ini dilaporkan ke KPK.

Sedangkan pegawai yang bukan pejabat, juga wajib membuat Laporan Harta Kekayaan (LHK) ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Selanjutnya, Irjen Kemenkeu yang akan menliti LHK tersebut.

Baca Juga: PPATK Laporkan Transaksi "Aneh" Rafael ke KPK Sejak 2012, Tapi Belum Ditindaklanjuti

Sri Mulyani pun memaparkan data hampir seluruh jajaran Kemenkeu sudah taat melaporkan harta kekayaannya. Dari total 78.640 pegawai, pada 2022 ada 99,98 persen pegawai yang sudah melapor.

Kemudian pada 2021 ada 99,87 persen yang sudah lapor dan pada 2020 ada 99,86 persen yang sudah lapor.

“Untuk yang tidak melapor diberi Tindakan disiplin. Laporan mereka lalu dianalisa dan ditindaklanjuti jika ada perkembangan yang tidak wajar dari harta mereka,” kata Sri Mulyani.

 

Namun untuk laporan harta Rafael, Sri Mulyani mengakui ada proses yang terlewatkan oleh Irjen Kemenkeu. 

Pihak Irjen Kemenkeu sebenarnya sudah menginvestigasi soal harta Rafael, tapi belum ada tindakan lanjutan. 

“Kalau selama ini sudah dilihat (LHKPN Rafael), diinvetigasi, kenapa tidak ditindak. Apakah sulit atau kelemahan kita untuk mencari bukti, atau karena lainnya, itu yang akan diteliti,” ucap Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Maaf pada Keluarga David Korban Penganiayaan Anak Pejabat Pajak

“Kenapa tidak muncul langkah korektif (terhadap LHKPN Rafael), itu fokusnya bagi kami sekarang,” ujarnya.

Sri Mulyani menyampaikan, dalam upaya menjaga integritas seluruh pegawai, Kemenkeu memiliki sistem Kerangka Kerja Integritas (KKI) yang diimplementasikan melalui model tiga lini (Three Lines Model).

Yaitu manajemen sebagai pimpinan unit kerja masing-masing sebagai lini pertama, Unit Kerja Kepatuhan Internal di masing-masing unit eselon I sebagai lini kedua, dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu sebagai lini ketiga. Sedangkan kolaborasi antar lini tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan.

“Namun saya akui, Irjen dan sistem 3 layer itu (Three Lines Model) tadi (kurang berjalan),” ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh di Kementerian Keuangan. Ia juga sangat berharap partisipasi dari masyarakat, untuk melaporkan pegawai Kemenkeu yang mempunyai gaya hidup mewah, dicurigai asal harta kekayaannya dan melanggar aturan.

Masyarakat bisa mengontak nomor hotline 134 atau bisa melalui situs www.wise.kemenkeu.go.id.