DPRD Imbau Pemprov Jabar Antisipasi Kemungkinan Gelombang PHK

BANDUNG, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diimbau untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai imbas dari penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto mengatakan, pihaknya meminta Pemda Jabar segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat.

"Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemda harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi," ujarnya di Bandung, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi, selain melibatkan seluruh stakeholder, Pemprov Jabar juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD mempunyai peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.

Baca Juga: Cegah Ledakan PHK di Sejumlah Sektor, Buruh Akan Lakukan Aksi Mogok Kerja Pada 5 Agustus

"Melibatkan badan usaha milik daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir," katanya.

Sementara itu, kebijakan untuk memperpanjang PPKM dinilai memiliki dampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan per kapita, terlebih ekonomi yang terus menurun. Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal.

Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunanda Eka Perwira mengatakan PPKM merupakan suatu pilihan untuk fokus dalam kesehatan dan ekonomi dapat tetap berjalan.

Menurut Yunandar PPKM merupakan salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang diambil oleh pemerintah terutama untuk menyeimbangkan antara bagaimana mengatasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi.

"Kita mau betul-betul fokus di kesehatan maka sebenarnya mobilitas harus betul-betul dibatasi karena penyebab utama dari menyebarnya Covid-19 adalah mobilitas masyarakat juga. Dan itu tidak bisa kita hindari karena masalah ekonomi masyarakat Jawa Barat pada umumnya memang tergantung kepada mobilitas sampai hari ini," terangnya.

Ia juga menyebut ada tiga solusi kepada Pemprov Jawa Barat khususnya untuk UMKM, petani dan nelayan yang terdampak PPKM Darurat.

“Yang pertama tadi bagaimana meng-online kan UMKM. Kedua adalah bagaimana sekarang sektor pertanian tadi itu bisa dijual dengan cepat kepada pasarnya. Itu lah fungsi dari pusat distribusi provinsi yang harus diberikan oleh pemerintah," tutur Yunandar.

Baca Juga: Hindari PHK Massal, Menaker Siapkan Bantuan Rp8 Triliun untuk Subsidi 8 Juta Pekerja