Sinergi Ulama dan Polri Jaga Keamanan dapat Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.TV — Global Terrorism Index menyebut Indonesia masih berada pada peringkat 31 dari 163 negara perihal terorisme. Hal ini menunjukkan potensi terorisme masih ada di Indonesia.

Namun, serangan teror jauh menurun karena tindakan pencegahan yang terus dilakukan.

“Terima kasih, NU menjadi yang paling depan dalam hal ini,” kata Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Selain itu, para ulama NU juga hadir dalam penanganan wabah Covid-19. Mereka bersedia untuk disuntik vaksin terlebih dahulu sehingga masyarakat dapat mengikutinya.

“Yang fenomenal bagaimana pada saat kita menghadapi Covid. Masyarakat masih ragu pada saat disuntik. Namun, dengan dipimpin para kiainya untuk disuntik vaksin duluan, maka umat ikut dan seluruh rakyat Indonesia ikut,” katanya.

“Ini yang membuat Indonesia bisa segera pulih dari situasi Covid dan pemulihan ekonomi nasional,” lanjut Kapolri.

Karenanya, ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari stabilitas keamanan nasional. Keamanan mendukung terwujudnya peningkatan ekonomi.

"Dimensi keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari kinerja ekonomi," kata Kapolri.

Menurut Kapolri, keterjagaaan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dapat mendukung pertumbuhan ekonomi terjadi.

"Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi kalau tidak ada stabilitas kamtibmas," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah negara yang masih dilanda konflik, ekonominya terpuruk. Sementara Indonesia berada di peringkat 17 dari 141 negara yang masuk dalam kategori negara paling aman.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan bahwa NU dan Polri bisa bekerja sama di seluruh tingkatan kepengurusan. Sebab, NU memiliki sumber daya dan kepengurusan hingga tingkat desa.

"Ini tentunya akan sangat baik kalau kemudian bisa dikolaborasikan dengan seluruh elemen bangsa, kementerian dan lembaga, termasuk Polri," ujarnya.

Kolaborasi itu dapat dilakukan dalam berbagai hal, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebab, Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi agar bisa membawa lompatan negara. Kalau tidak, hal tersebut akan berdampak pada kemunduran.

"Harapan kami, NU terus bisa bersatu bersama dengan seluruh elemen khususnya Polri untuk bergandengan tangan, saling menguatkan untuk mewujudkan Indonesia maslahat, bangsa yang kuat, terhormat, dan sejahtera, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," pungkasnya.

NU juga mendukung dalam menjaga empat pilar bangsa, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah empat pilar konsensus yang harus dijaga sampai kapan pun. Yang paling depan adalah Nahdlatul Ulama," katanya.

"Ini harus kita jaga, kita perjuangkan sampai kapan pun karena ini pilar," lanjut Kapolri.

Baca Juga: Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf Tanggapi Wacana Libur Sekolah 1 Bulan Penuh saat Ramadan

Kegiatan ini diikuti oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia H Abdul Kadir Karding, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto, Gubernur Lemhannas RI Tb H Ace Hasan Syadizily, dan Dirut Perum Bulog diwakili Direktur SDM dan Umum Sudarsono.

Hadir pula Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan KH Anwar Iskandar, Katib Aam KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal H Saifullah Yusuf, dan Bendahara Umum H Gudfan Arif, serta pengurus PBNU dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia.