Tingkatkan Kompetensi SDM Indonesia, GNIK Gelar Kolaborasi Menuju Indonesia Kompeten 2030

BOGOR, KOMPAS.TV – Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Kolaborasi Menuju Indonesia Kompeten 2030” di BPJS Institute, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2022).

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia (RI) Dr. Dra. Ida Fauziyah, MSi; Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Abdur Rahman Irsyadi, SS., MSi; serta Dewan Pengawas (Dewas) BP Jamsostek dan Komite Kode Etik GNIK Dr. Aditya Warman, MBA.

Dalam sambutannya, Ida menyampaikan bahwa meskipun kondisi ketenagakerjaan semakin membaik dengan penurunan angka pengangguran menjadi 5,86 persen pada Februari 2022, Indonesia masih harus menjawab tantangan dalam menyambut puncak bonus demografi 2030.

Menurut Ida, terdapat tiga tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, kualitas dan produktivitas angkatan kerja Indonesia masih rendah.

Hal ini ditandai dengan 56 persen pekerja adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah, mayoritas pekerja bekerja di sektor informal, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan yang masih rendah.

“Kedua, fenomena teknologi 4.0 yang berdampak besar pada pergeseran kebutuhan akan kompetensi dan keterampilan kerja. Ketiga, instabilitas politik dan perekonomian yang mendorong dunia ke arah krisis pangan serta dampak resesi ekonomi global yang dirasakan Indonesia,” ujar Ida dalam siaran pers yang diterima KompasTV, Senin (28/11/2022).

Ida juga menekankan bahwa perlindungan dan pengakuan terhadap kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat ditunjukkan dengan sertifikasi kompetensi.

Baca Juga: Karyawan Di-PHK Perusahaan? Manfaatkan Program JKP BPJS Ketenagakerjaan, Dapat Benefit Uang Tunai

“Dengan pemahaman yang sama mengenai peran penting sertifikasi kompetensi di segala bidang, kualitas SDM kita terjamin serta diakui secara nasional dan internasional,” kata Ida.

Selain itu, sertifikasi kompetensi juga memiliki manfaat lain, yaitu sebagai alat untuk memudahkan rekrutmen pegawai, memudahkan penempatan dan penugasan, serta memudahkan pengaturan pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pemberlakukan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen SDM.

Beleid ini dikeluarkan dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang manajemen SDM, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.

Pada kesempatan tersebut, Ida juga mendorong asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang kompetensi, seperti GNIK, mendorong anggotanya, terutama yang bergerak dalam bidang manajemen SDM, agar dapat mendukung Kepmenaker tersebut.

Caranya, dengan mewajibkan pemangku kepentingan, terutama karyawan, pegawai dan pimpinan di level general manager, untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.

“Dengan demikian, kualitas SDM atau tenaga kerja kita terjamin serta diakui di pasar tenaga kerja, baik nasional maupun global,” ujar Ida.

Ia pun memastikan bahwa Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kemenaker juga akan menjadi supporting system yang baik dalam kegiatan tersebut.

Hal tersebut dilakukan dengan memfasilitasi pemangku kepentingan bidang manajemen SDM dengan skema-skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk skema sertifikasi skema level general manager.

Tak lupa, Ida juga mengapresiasi penyelenggaraan acara tersebut. Ia berharap, agar kolaborasi menuju Indonesia kompeten 2030 dapat memberikan manfaat untuk semua masyarakat.