Kritik Kemunduran Demokrasi di Era Jokowi, Anies Janjikan Revisi UU ITE

SUKOHARJO, KOMPAS.TV - Capres Nomor Urut Satu, Anies Baswedan kembali menyoroti kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi.

Menurut Anies kebebasan berpendapat mengalami penurunan, sehingga masyarakat menggunakan istilah ‘Wakanda dan Konoha’ sebagai pengganti kata Indonesia agar tak terjerat UU ITE.

Anies kembali membawa wacana untuk merevisi Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE yang dianggap membelenggu kebebasan berpendapat dan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.

Merespons kritikan Anies, Stafsus Mensesneg Faldo Maldini menyebut pemerintah tetap berjalan sesuai demokrasi dan bahkan mengupayakan restorative justice di beberapa kasus terkait UU ITE.

Faldo menyebut demokrasi Indonesia tak mundur hanya karena ada UU ITE.

Pakar Komunikasi Politik UGM Nyarwi Ahmad menilai, revisi UU ITE memang diperlukan.

Bukan karena isu jelang pilpres, tapi UU ITE dinilai memiliki sejumlah pasal karet dan abu-abu.

Bukan kali ini saja pasangan Anies dan Muhaimin menyoroti soal UU ITEdan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Sebelumnya Anies Baswedan sempat mengangkat isu ini saat dialog terbuka di Makassar.

Baca Juga: Koalisi Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin Pilpres Lawan Pengaruh Jokowi? Begini Analisis Pakar

#aniesbaswedan #uuite #kebebasanberpendapat