Hakim MK Kabulkan Syarat Pernah Jadi Kepala Daerah! Apa Alasannya?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hakim MK, Anwar Usman sebut dari sembilan hakim, ada dua hakim yang berbeda pendapat atau “dissenting opinion”.

Sementara Partai Garuda, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, selaku penggugat soal batasan usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau penyelenggara negara juga ditolak oleh  Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait Batas Usia Capres-Cawapres.

Dari 7 nomor perkara, 3 di antaranya soal batas usia Capres-Cawapres putusannya  sudah dibacakan oleh Ketua MK,  Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum hari ini (16/10).

Dengan ditolaknya uji materi tersebut, maka usia  minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi Capres-Cawapres.

Baca Juga: Ini Poin Pertimbangan Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres!

#mahkamahkonstitusi #putusanmk #batasusia