Berita Pakar Hukum Tata Negara Terbaru
Peristiwa
3 Oknum TNI AL Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil, Pakar Hukum: Keadaan yang Cukup Merisaukan
10 Februari 2025, 12:58 WIB
Politik
Pakar Hukum: Revisi Tatib DPR Upaya Politik untuk Mengendalikan Lembaga Negara
6 Februari 2025, 19:44 WIB
Hukum
Mahfud MD Soroti Pagar Laut di Tangerang: Harus Dinyatakan Kasus Pidana, Bukan Cuma Ramai Membongkar
26 Januari 2025, 18:40 WIB
Politik
Mahfud MD soal MK Hapus Presidential Threshold: Harus Dilaksanakan
3 Januari 2025, 17:09 WIB
Hukum
Mahfud MD soal Vonis Ringan Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah: Menusuk Rasa Keadilan Masyarakat
26 Desember 2024, 22:24 WIB
Hukum
Mahfud MD soal Vonis Harvey Moeis: Menusuk Rasa Keadilan Masyarakat
26 Desember 2024, 21:17 WIB
Hukum
Mahfud MD Sebut Denda Damai Tak Berlaku untuk Koruptor: Bukan Salah Kaprah, tapi Salah Beneran
26 Desember 2024, 19:38 WIB
VOD
Pakar Hukum Tata Negara Tanggapi Penambahan Komisi DPR, Efektif atau Pembuangan Anggaran?
3 Oktober 2024, 14:35 WIB
VOD
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari Soal Penambahan Kementerian: Keuangan Negara Bisa Mubazir
22 September 2024, 09:00 WIB
Rumah Pemilu
Parpol di Kendal Beri Dukungan Ganda, Pakar Hukum Sebut Aturan Pendaftaran Pilkada Tak Bisa Diubah
10 September 2024, 00:00 WIB
VOD
4 Poin Tuntutan Pengurus Dewan Mahasiswa Justicia dari Fakultas Hukum UGM soal Revisi RUU Pilkada
22 Agustus 2024, 22:33 WIB
VOD
Pakar Hukum UGM, Yance Arizona Angkat Bicara soal DPR Batalkan RUU Pilkada
22 Agustus 2024, 22:15 WIB
VOD
Pakar Hukum soal 'Rencana' Revisi UU Pilkada: Sumpah Jabatan DPR Bekerja di Bawah Konstitusi
22 Agustus 2024, 19:53 WIB
VOD
Analisis Upaya KIM Plus Usung Ridwan Kamil untuk Jegal Anies di Pilkada Jakarta
6 Agustus 2024, 19:48 WIB
VOD
Pakar Hukum Tata Negara: Harapan Kami Presiden Terpilih Bisa Perbaiki Citra KPK
15 Juli 2024, 13:00 WIB
VOD
Kata Pakar Hukum Tata Negara soal 3 Hakim Nyatakan 'Dissenting Opinion' di Putusan Sengketa Pilpres
22 April 2024, 20:42 WIB
VOD
Kata Pakar Hukum Tata Negara soal Kemungkinan Putusan Sengketa Pilpres Besok
21 April 2024, 20:50 WIB
VOD
Kritik Pakar Hukum Tata Negara saat Saksi dari Bawaslu Menyampaikan Fakta di Sengketa Pilpres MK
3 April 2024, 20:18 WIB© 2025 KOMPASTV. A Subsidiary of KG Media.
Close Ads x
x