Konjen RI Imbau Masyarakat Hindari Umrah Backpacker demi Keamanan

Umrah mandiri yang hemat dan modal nekat ini akhirnya dianggap sebagai umrah backpacker. 

Namun, terkait hal ini, ada aturan yang perlu diperhatikan terkait dengan keberangkatan ibadah umrah atau haji.

Menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok melalui PPIU. 

Dengan kata lain, masyarakat yang akan melaksanakan umrah harus melalui PPIU, baik ketika melaksanakan umrah secara perseorangan maupun berkelompok. 

Baca Juga: Kronologi Kecelakaan Bus Jemaah Umrah di Arab Saudi, Konjen RI di Jeddah: Bus Terguling dan Terbakar

Oleh karena itu, umrah mandiri atau umrah backpacker dimungkinkan bila melalui PPIU. Jika tidak, maka itu tidak sesuai dengan regulasi. 

Selain itu, keberangkatan umrah melalui PPIU akan membuat jemaah mendapat hak pelindungan. 

Sebaliknya, keberangkatan umrah mandiri berisiko bagi masyarakat yang tidak berpengalaman ke luar negeri. 

Menurut keterangan dari eks Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, ada kasus di mana jemaah umrah sakit yang dirawat di RS Arab Saudi sempat tidak bisa dipulangkan karena berangkat mandiri. 

Kasus lainnya, ada jemaah ditemukan telantar yang diberangkatkan non-PPIU. Mereka tidak mendapat layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi di Arab Saudi.