JAKARTA, KOMPAS.TV - Lestari Awards 2025 kembali digelar untuk memberikan apresiasi kepada organisasi yang berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial yang nyata. Tahun ini, kategori "Social" menjadi salah satu sorotan utama, dengan lima aspek penilaian yang berfokus pada upaya membangun keberlanjutan sosial di berbagai sektor.
Kategori ini hadir di tengah tantangan ketimpangan sosial yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional mencapai titik terendah sebesar 8,57 persen per September 2024.
Baca Juga: Dukung Perubahan Positif di Indonesia: Lestari Awards 2025 Beri Penghargaan Inisiatif Lingkungan
Namun, koefisien Gini—yang mencerminkan tingkat ketimpangan ekonomi—meningkat menjadi 0,381, menandakan kesenjangan yang masih melebar.
Laporan Bank Dunia bertajuk "Growing Challenges" juga mengungkap bahwa 10 persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai sekitar 77 persen total kekayaan nasional, dengan satu persen teratas mengendalikan hampir separuhnya.
Kesenjangan ini semakin terasa dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur, terutama di daerah terpencil.
Berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas.tv, Kamis (27/3), Lestari Awards 2025 menilai organisasi berdasarkan lima aspek utama yang berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.
1. Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)
Penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang aktif menghapus diskriminasi dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. Inisiatif yang dinilai mencakup program kerja inklusif, pelatihan kepemimpinan, serta kemitraan dengan bisnis yang dipimpin oleh perempuan.
2. Relations with Local Communities
Aspek ini menyoroti organisasi yang memiliki program berkelanjutan untuk memperkuat hubungan dengan komunitas lokal dan masyarakat adat. Program yang mendapat perhatian mencakup beasiswa pendidikan, kampanye kesehatan dan kebersihan, hingga dukungan terhadap petani dan nelayan lokal.
3. Human Rights and Labor Standards
Organisasi yang masuk kategori ini harus menegakkan standar hak asasi manusia serta praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Kebijakan anti-diskriminasi, kondisi kerja layak, serta larangan pekerja anak dan kerja paksa dalam rantai pasok menjadi kriteria utama.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.