Kemenkum-HAM Jatim Prioritaskan BHP Tingkatkan Pelayanan Keperdataan

SURABAYA, KOMPAS.TV - Kanwil Kemenkum-HAM Jatim mendorong jajaran terus menjalankan amanah reformasi birokrasi. 

Tahun ini, instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu akan mempriotaskan peningkatan pelayanan keperdataan yang diampu oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya. 

"Kami tentu berharap BHP Surabaya menjadi pelopor pelayanan publik prima di bidang hukum keperdataan," harap Heni saat evaluasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kanwil Kemenkum-HAM Jatim, Selasa (7/5).

Menurut Heni, dari lima BHP di Indonesia, masih belum ada yang punya program pelayanan publik yang menonjol. Untuk itu, Heni berharap BHP Surabaya dengan berbagai inovasinya bisa menyita perhatian dari Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dari Inspektorat Jenderal Kemenkum-HAM.

"BHP Surabaya harus jadi BHP pertama yang bisa meraih predikat WBK di Indonesia, sehingga bisa jado role model bagi BHP lainnya," tegas Heni.

Sebelumnya Heni menjelaskan pihaknya telah mengusulkan 20 satker yang melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan delapan Unit Pelaksana Teknis menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Namun, setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Unit Utama Pembina, jumlahnya malah  bertambah. Untuk usulan WBK, saat ini tinggal 18 satker. 

"Sementara untuk WBBM, ternyata pimpinan di unit utama memberikan kepercayaan yang lebih banyak dari yang kami usulkan. Saat ini, ada 13 UPT (8 UPT Pemasyarakatan dan 5 UPT Keimigrasian) yang mendapatkan amanah dari Tim Penilai Unit Utama Pembina untuk maju ke tahapan selanjutnya," terangnya.

Total ada 31 satker atau hampir separuh dari satker Kanwil Kemenkum-HAM Jatim yang masih terus melaju dan ikut penilaian.

Hal ini, lanjut Heni, menunjukkan kepercayaan dari pimpinan pusat kepada Kanwil Kemenkum-HAM Jatim dan jajaran sangat tinggi. 

"Para pimpinan  berharap agar kepercayaan yang diberikan dapat kita tindaklanjuti dan pertanggungjawabkan dengan baik, yaitu dengan menunjukkan kinerja terbaik kita," tegasnya.

Heni berharap pada kegiatan desk evaluasi ini, seluruh kepala UPT dan kelompok kerjanya dapat menyampaikan capaian dengan baik. Fokus saja pada substansi pembangunan ZI. 

Hal-hal lain yang mendukung substansi, bila ada, boleh disampaikan. Namun, tidak menjadi kewajiban. 

"Supaya pembangunan ZI di jajaran kita akan lebih berkualitas dan berdampak pada masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Auditor Ahli Madya Dwi Ari Wibowo mengatakan pada tahun ini akan fokus pada substansi pembangunan ZI. Termasuk mengukur dampak langsung kepada masyarakat luas.

"Kami harap ada komunikasi yang baik dengan satker, sehingga ketika nanti ada catatan-catatan, bisa langsung ditindaklanjuti," harapnya. (adv)