Pemprov DKI Terapkan WFH-WFO Mulai September, Pengamat: Bukan Solusi Masalah Polusi Udara

Baca Juga: Empat Instruksi Jokowi soal Polusi Udara: Rekayasa Cuaca Sampai Dorong Perusahaan Berani WFH

"Mengenai polusi ini konteks jangka pendeknya bukan WFH," ungkap Trubus kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (14/8).

Ia menilai, WFH bukan “obat” yang bisa dengan segera mengatasi masalah polusi udara. Sebaiknya, Pemprov DKI merancang program WFH yang berkelanjutan dan dilakukan evaluasi.

Termasuk dengan menggandeng pihak swasta, bukan hanya dengan imbauan. Pemprov DKI bisa memberikan kompensasi dan konsekuensi bagi Perusahaan yang menjalankan dan tidak mengikuti WFH.

Menurutnya, lebih baik Pemprov DKI mengoptimalkan uji emisi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Lantaran selama ini uji emisi tidak dilakukan secara serius, sehingga banyak kendaraan yang tidak layak masih berkeliaran di jalanan Jakarta.

Dikatakan pula bahwa uji emisi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sampai sekarang.

Baca Juga: Luhut Kembali Temui Elon Musk, Ungkap Alasan Tesla Tunda Investasi di Semua Negara

"Terapkan uji emisi. Kalau bisa, keluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Akan tetapi, itu juga butuh keberanian karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas sama motor bekas,” ucapnya seperti dikutip dari Antara.

Ia mengakui penegakan uji emisi kendaraan ini juga menjadi solusi jangka pendek. Pasalnya ada hambatan berupa kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan uji emisi dan minimnya kesadaran warga.

"Ini sifatnya jangka pendek. Setelah itu, ini 'kan tergantung pada cuaca juga sehingga orang berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak harus dilaksanakan," pungkasnya.