Beberapa kekurangan yang ditemui pada aspek sarana termasuk belum ada tanda informasi larangan makan atau minum di dalam bus, belum terdapat hand sanitizer atau adanya unit armada yang AC nya kurang dingin.
Sementara itu menyangkut prasarana dan hambatan operasional misalnya kondisi halte belum steril, masih kurangnya rambu stop serta dukungan pengaturan lalu lintas sepanjang koridor.
“Oleh karena itu kami berharap Kota Bogor dapat merealisasikan program subsidi Pemerintah Pusat untuk pengembangan angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service ini dengan baik pula,” ujar Tatan.
Selain itu, diharapkam sampai dengan sebulan ke depan pihak operator mampu memenuhi realisasi keseluruhan layanan sebanyak 4 koridor.
Adapun koridor yang belum operasional adalah Terminal Bubulak – Cidangian, Terminal Bubulak – Ciawi dan Terminal Parung Banteng – Air Mancur Bogor.
Program Pemerintah Pusat
Layanan angkutan umum massal dengan konsep Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bogor ini merupakan bagian dari program subsidi Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah BPTJ Kementerian Perhubungan.
Program subsidi yang diberikan adalah dalam bentuk skema Buy The Service atau sering disebut BTS sebagai bagian dari pengembangan transportasi massal di wilayah Bodetabek (Bogor-Depok-.Tangerang-Bekasi) dengan Kota Bogor sebagai Pilot Project.
Dalam skema BTS ini Pemerintah Pusat memberikan subsidi dengan membayar semua biaya operasional yang dilakukan operator yang memberikan layanan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Jabodetabek Terintegrasi Lewat Transportasi Massal LRT
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.