Ubah RUU HIP Jadi PIP, Sayap Partai Demokrat: Pemerintah Permainkan Rakyat, Sia-sia Rekonsilisasi

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah dianggap mempermainkan rakyat terkait upaya mengubah nama Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU PIP.

Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi, mengatakan pemerintah masih berupaya mengutak-atik RUU HIP. Termasuk dengan mengganti judul atau baju dengan PIP.

Farkhan menilai hal tersebut sama saja dengan mempermainkan dan bersikap kurang ajar. Terlebih di tengah situasi rakyat yang masih sibuk melawan wabah viru corona atau Covid-19.

Baca Juga: Setelah Didatangi Purnawirawan TNI, RUU HIP Berubah Jadi RUU PIP, Bamsoet: MPR Mendukung

"Jangan sampai Pancasila kembali dijadikan alat untuk merusak, kita sudah pernah punya sejarah kelam tentang itu dan jangan sampai terulang kembali," kata Farkhan melalui keterangan resmi di Jakarta yang diterima pada Jumat (3/7/2020).

Farkhan menambahkan, aksi perlawanan terhadap RUU HIP adalah sebagai upaya menjaga eksistensi NKRI secara menyeluruh. 

Sebagai generasi penerus, kata dia, tugas kita adalah menjaga Pancasila secara bersama-sama bukan malah menguasai seolah-olah milik kelompok tertentu.

Menurutnya, sia-sia segala rekonsiliasi pascapemilu kalau RUU ini tetap dipaksakan. Setelah sebelumnya pemerintah membuat polemik besar yaitu RUU KPK beberapa bulan lalu.

"Seharusnya pemerintah utamanya DPR yang masih ngotot meloloskan RUU ini juga sadar dan memahami situasi, untuk segera keluar dari krisis, kita butuh stabilitas sosial dan polituk," ujar Farkhan.

Baca Juga: PKS dan Nasdem Tegas Menolak RUU HIP

Apalagi, kata Farkhan, RUU HIP ini mendapat penolakan dari dua ormas besar yang selama ini menjadi basis terbesar masyarakat sipil yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.