Ubah RUU HIP Jadi PIP, Sayap Partai Demokrat: Pemerintah Permainkan Rakyat, Sia-sia Rekonsilisasi

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah dianggap mempermainkan rakyat terkait upaya mengubah nama Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU PIP.

Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi, mengatakan pemerintah masih berupaya mengutak-atik RUU HIP. Termasuk dengan mengganti judul atau baju dengan PIP.

Farkhan menilai hal tersebut sama saja dengan mempermainkan dan bersikap kurang ajar. Terlebih di tengah situasi rakyat yang masih sibuk melawan wabah viru corona atau Covid-19.

Baca Juga: Setelah Didatangi Purnawirawan TNI, RUU HIP Berubah Jadi RUU PIP, Bamsoet: MPR Mendukung

"Jangan sampai Pancasila kembali dijadikan alat untuk merusak, kita sudah pernah punya sejarah kelam tentang itu dan jangan sampai terulang kembali," kata Farkhan melalui keterangan resmi di Jakarta yang diterima pada Jumat (3/7/2020).

Farkhan menambahkan, aksi perlawanan terhadap RUU HIP adalah sebagai upaya menjaga eksistensi NKRI secara menyeluruh. 

Sebagai generasi penerus, kata dia, tugas kita adalah menjaga Pancasila secara bersama-sama bukan malah menguasai seolah-olah milik kelompok tertentu.

Menurutnya, sia-sia segala rekonsiliasi pascapemilu kalau RUU ini tetap dipaksakan. Setelah sebelumnya pemerintah membuat polemik besar yaitu RUU KPK beberapa bulan lalu.

"Seharusnya pemerintah utamanya DPR yang masih ngotot meloloskan RUU ini juga sadar dan memahami situasi, untuk segera keluar dari krisis, kita butuh stabilitas sosial dan polituk," ujar Farkhan.

Baca Juga: PKS dan Nasdem Tegas Menolak RUU HIP

Apalagi, kata Farkhan, RUU HIP ini mendapat penolakan dari dua ormas besar yang selama ini menjadi basis terbesar masyarakat sipil yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Kalau NU dan Muhammadiyah sudah bereaksi, ditambah MUI, berarti tinggal segelintir yang berada di pendukung pemerintah terutama menyangkut RUU HIP,” kata dia. 

Karena itu, dia mengingatkan, pemerintah seharusnya sadar karena melalui ormas dan lembaga inilah sebenarnya stabilitas sosial dan politik bisa terjaga.

“Kalau masih enggak paham, saya khawatir jangan-jangan pemerintah sekarang berjalan dengan gerbong kosong," ujar Farkhan.

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI yang dipimpin oleh mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno menemui pimpinan MPR pada Kamis (2/7/2020).

Baca Juga: Sorotan: Bola Panas RUU HIP

Dalam pertemuan itu, para purnawirawan TNI mengusulkan perubahan judul atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).

Menanggapi, ususlan itu, Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyetujui pandangan dan usulan perubahan judul tersebut. 

"Kami semua pimpinan MPR satu pandangan dengan tokoh senior para purnawirawan yang diwakili Bapak Try Sutrisno. Memang tidak sepatutnya legalitas Pancasila masuk dan diatur dalam sebuah undang-undang," kata Bambang dalam keterangannya seperti dikutip Kompas.com, Kamis (2/7/2020).

"Tetapi, kalau mengatur soal teknis pembinaan Pancasila, MPR mendukung. Kami merespons dan mengusulkan agar pemerintah dan DPR juga merespons apa yang tadi diusulkan oleh para purnawirawan, TNI-Polri." 

Baca Juga: 14 Purnawirawan TNI Temui Presiden Jokowi, Turut Hadir Tri Sutrisno dan Agum Gumelar, Ada Apa?

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu memahami urgensi RUU PIP tersebut. Ia berharap, pembinaan Pancasila dapat berjalan simultan.

"Sikap kami sama dengan para purnawirawan TNI-Polri karena ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita ke depan," ucap Bambang.

"Kami berharap agar pembinaan Pancasila ini nanti bisa berjalan simultan dan itulah tugas kita semua sebagai bangsa, yakni memberikan budi pekerti dan kesadaran dalam berbangsa serta bernegara Pancasila."