Gubernur DKI Anies Baswedan Jawab Anggota DPR Soal Revitalisasi TIM

JAKARTA, KOMPAS TV - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memenuhi panggilan DPR RI untuk mengikuti rapat dengar pendapat soal revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) bersama dengan Komisi X.

Tak sendiri, Anies datang bersama anggota DPRD DKI Jakarta. Juga jajaran PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku pihak pengembang revitalisasi TIM tersebut.

Ketika rapat berlangsung, Anies sempat disebut sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adalah Syaiful Huda, Ketua Komisi X yang memanggil Anis demikian.

“Yang ketiga mas menteri, Mas Anies, dikirain mendikbud yang ketiga,” kata Syaiful di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/2/2020).

Baca Juga: Ketika Anies Baswedan Dipanggil 'Mas Menteri'...

Karena salah memanggil Anies dengan sebutan menteri, tak ayal membuat orang-orang yang mengikuti rapat tersebut tertawa. 

Lebih lanjut terkait revitalisasi TIM, Syaiful meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan pembangunan hotel bintang 5 di kawasan tempat berkesnian itu.

Hal tersebut diminta Syaiful karena sebelumnya pihak Pemprov bersama DPRD DKI telah berjanji hanya membangun wisma di kawasan TIM, bukan hotel.

“Tidak ada salahnya gubernur merevisi soal sarana pra sarana dan konten kebudayaan. Jadi, regulasinya harus merujuk pada pergub yang sudah dibikin, Mas Anies,” kata Syaiful. 

“Karena itu pelibatan budayawan dan seniman harus sampai pada kompromi, jika perlu sampai pada level desain.” 

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengakui memang akan membangun fasilitas berupa tempat hunian di proyek revitalisasi TIM dalam bentuk wisma. 

Wisma tersebut, kata bekas Mendikbud itu, nantinya bisa dipergunakan sebagai sarana untuk para seniman saling berinteraksi. 

Baca Juga: [Full] Penjelasan Anies Soal Revitalisasi TIM di Depan DPR

“Apakah nanti ada hotel dan lain-lain, memang di tempat ini jadi tempat berkumpulnya seniman dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk internasional. Jadi, nanti ketika datang ke Jakarta, tinggal menginap saja,” kata Anies.

Lebih lanjut, Anies mengatakan, pihaknya menilai dalam berkesenian memang tidak bisa dikelola secara birokratik. Namun demikian, dia mengingatkan agar pengelolaannya dilakukan secara akuntabel.

“Kami melihat sebuah ekosistem secara terus-menerus. Selama kita di Jakarta, wisma seniman bisa dijadikan tempat mereka (seniman) saling berinteraksi,” kata Anies.

“Tapi, karena ini fasilitas negara, tidak dijadikan tempat mengejar keuntungan lewat hotel, tapi dengan pajak untuk hotel.”