DPR Sahkan Revisi UU TNI, Puan: Prajurit TNI Dilarang Berbisnis dan Masuk Parpol

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan prajurit TNI aktif tetap dilarang untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik pasca disahkannya revisi Undang-Undang TNI.

Ditemui di kompleks parlemen, Puan meminta agar masyarakat tidak berprasangka buruk sebelum membaca revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (20/3/2025) siang.

Selain itu, Puan juga menegaskan prajurit TNI yang duduk di jabatan sipil dan tidak termasuk dalam 14 kementerian serta lembaga yang diperbolehkan harus mengundurkan diri.

Baca Juga: Ketua DPRD Tasikmalaya Temui Mahasiswa yang Tolak Pengesahan Revisi UU TNI

#puanmaharani #revisiuutni #dpr