Anggota Komisi I DPR Desak Evaluasi Penggunaan Senjata Api di TNI

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak evaluasi penggunaan senjata api di internal TNI. Hal ini menyusul peristiwa penembakan hingga tewas seorang bos rental mobil oleh anggota TNI AL di rest area Tol Tangerang-Merak.

Politikus Partai NasDem ini menilai pengawasan penggunaan senjata api perlu diperketat. 

"Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata," kata Amelia kepada wartawan, Selasa (7/1/2025). 

Selain itu, dia menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan. Sebab, tugas tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik.

Dari tiga anggota TNI AL yang terlibat kasus penembakan bos rental itu, kata dia, dua merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.

Baca Juga: Pangkoarmada Ungkap Motif Anggota TNI AL Tembak Bos Rental Mobil

Amelia menjelaskan, sebagai organisasi besar dan berpengalaman, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. 

Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten.

Dia menyebut, pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga.

Amelia berharap insiden serupa tidak terulang sehingga TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat, tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat.

Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku telah ditangani oleh Polisi Militer TNI. Hal tersebut menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.

"Namun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Bila pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer, kata dia, pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. 

Baca Juga: 3 Oknum TNI AL Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil Dalam Proses Penyidikan di Puspomal

 

Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

"Kami percaya pimpinan TNI mampu menangani persoalan ini dengan bijak dan tegas, sekaligus mengambil pelajaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI," kata dia.

Pada Senin (6/1/2025), Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denih Hendrata di Markas Koarmada TNI AL, mengungkapkan anggota TNI AL yang melakukan penembakan di Tol Tangerang-Merak membawa senjata api karena tugasnya sebagai ajudan.

Dia mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL. Namun, menurut dia, penggunaan senjata api melekat untuk ajudan guna mengamankan pejabat yang dikawalnya, termasuk dirinya sendiri.