JK dan Agung Laksono Rebutan Kepengurusan PMI, Anggota DPR Sarankan Ini

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyarankan agar pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) dalam kisruh kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). 

Hal ini menanggapi kisruh kepengurusan PMI antara dua Politikus Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

"Saya menyarankan agar pemerintah membentuk pansel untuk memilih pengurus yang independen dan agar tidak jadi rebutan," kata Irma kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Baca Juga: Supratman: Kemenkum Belum Terima Laporan Hasil Munas PMI Versi Agung Laksono

Menurut dia, seharusnya PMI dikelola oleh seseorang yang profesional, bukan malah menjadi rebutan oleh oknum-oknum partai politik (parpol). Sebab dengan adanya rebutan kursi ketua PMI malah membuat rakyat curiga.

"Harusnya PMI dikelola oleh profesional yang independen dan karenanya harus ada audit publik. Bukan malah jadi rebutan oknum-oknum parpol. Hal ini malah bikin rakyat curiga, ada apa di PMI kok jadi rebutan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum (Kemenkum) belum menerima laporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) versi Agung Laksono.

Dia juga menuturkan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum belum menerima permohonan susunan kepengurusan PMI versi Agung.

Baca Juga: Alasan Jusuf Kalla Polisikan Agung Laksono Buntut Kasus Kisruh PMI

“Sampai dengan saat ini, saya belum menerima surat permohonan atau laporan dari Dirjen AHU terkait hal tersebut,” kata Supratman, Selasa (10/12/2024), seperti dikutip Kompas.com.