Sebut Seleksi Capim KPK Terancam Ditunggangi, Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Pasang Garuda Biru

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyerukan memasang garuda biru untuk mengawal proses seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terancam ditunggangi.

Seruan itu disampaikan pihak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.TV, Kamis (12/9/2024).

“Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menaikan garuda biru di udara sebagai wujud mengawal proses seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang terancam ditunggangi,” kata Julius Ibrani selaku narahubung koalisi masyarakat sipil.

Pihaknya menilai, panitia seleksi (pansel) masih meloloskan nama-nama yang jelas memiliki rekam jejak buruk dan tidak memiliki prinsip antikorupsi. 

“Sebut saja, Ibnu Basuki Widodo dari kontingen hakim yang pernah melarang jurnalis untuk meliput kasus megakorupsi E-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.”

Baca Juga: ICW: Ada Potensi Pelanggaran dan Kesesatan Berpikir Pansel Dalam Loloskan Capim dan Dewas KPK

“Atau Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya yang merupakan Pj Gubernur Bali diduga kuat memerintahkan pembubaran dan intimidasi terhadap panitia People’s Water Forum tahun 2024 dengan melibatkan ormas,” tambahnya.

Koalisi masyarakat sipil berpendapat, dengan diloloskannya sosok itu menguatkan dugaan adanya konflik kepentingan dan ketidakseriusan untuk memilih figur yang berintegritas.

Seharusnya, lanjut dia, pansel bersikap tegas dengan memangkas nama-nama yang sudah jelas tidak patuh hukum, tidak lapor LHKPN, termasuk kinerja pada jabatan sebelumnya. 

Julius Ibrani yang juga merupakan Ketua PBHI ini menyebut, pihaknya mengapresiasi 0,1% kinerja Pansel yang tidak meloloskan Nurul Ghufron.