HUT ke-79 RI di IKN: Pratikno Sebut Transportasi Bakal Pakai Bus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui adanya tantangan yang dihadapi terkait transportasi selama penyelenggaraan upacara kemerdekaan ke-79 tabun Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia pun menyangkal pemerintah menyewa mobil Alphard dengan biaya Rp25 juta per hari untuk transportasi selama acara tersebut.

Pratikno menjelaskan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menyediakan bus sebagai sarana transportasi bagi para tamu selama perayaan Hari Kemerdekaan di IKN.

Namun, ia juga mengakui bahwa terbatasnya fasilitas transportasi dan infrastruktur jalan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan di lokasi baru tersebut.

"Oleh karena itu, tantangannya bukan hanya jumlah mobil. Tantangannya karena (akses) terbatas, maka kita menggunakan bus. Jadi, kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara," jelasnya dalam VOD Kompas TV, Selasa (6/8/2024).

Menanggapi kritik atas biaya sewa mobil yang dianggap terlalu mahal, Pratikno menegaskan bahwa harga tersebut adalah harga pasar lokal dan bukan kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Istana Bantah Jokowi Cawe-cawe Kepengerusan PDIP hingga Update soal Upacara di IKN

"Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu (mobil) kan. Kita akan menggunakan bus," katanya.

Ia juga menanggapi penyewaan mobil Alphard yang mencapai 25 juta rupiah per hari dan kebutuhan akan 1.000 unit kendaraan, Pratikno mengatakan akses transportasi di Nusantara terbatas.

"Jadi, untuk upacara ini kapasitas IKN dan infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN terbatas. Tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN belum jadi. Ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus awal September,"

Ketika ditanya mengenai jumlah bus yang akan disediakan, Pratikno mengaku tidak mengingat dengan pasti jumlahnya.

"Waduh, nggak tahu saya, nggak hapal. Kan ada juga keterbatasan infrastruktur yang ada di sana kan. Kita harus menyediakan banyak bus," ungkapnya.

Ditanya mengenai jenis bus yang akan digunakan, apakah akan menggunakan bus listrik atau tidak. Pratikno menjelaskan bahwa keputusan tersebut akan bergantung pada ketersediaan di tingkat lokal.

"Tergantung ketersediaan di tingkat lokal," katanya.

Baca Juga: Warga Sekitar Dilarang Ikut Upacara HUT RI di IKN, Pemprov Kaltim Sediakan Live Streaming

Moeldoko: Enggak Ada yang Mahal untuk Hari Kemerdekaan

Sementara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam menyewa ribuan unit kendaraan rental untuk mendukung mobilitas pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus mendatang.

Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada yang dianggap mahal jika penyewaan dilakukan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan.

"Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita," ujar Moeldoko dikutip dari Kompas.com.

Namun, Moeldoko juga menekankan bahwa penggunaan anggaran negara tetap harus dilakukan secara bijaksana dan dapat dikontrol.

"Tapi bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu apa suka-suka kita. Semuanya bisa dikontrol," tegasnya.

Baca Juga: Pratikno sebut Pembengkakan Biaya HUT ke-79 RI Tidak Signifikan

Ia mengakui bahwa harga sewa kendaraan di IKN mengalami kenaikan, sejalan dengan meningkatnya harga sewa hotel di daerah tersebut. Moeldoko menilai kondisi ini adalah situasional dan tidak bisa dibandingkan dengan situasi pada hari-hari biasa.

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada yang terlalu mahal jika tujuannya adalah memperingati hari besar negara. Terlebih, peringatan HUT RI tahun ini pertama kalinya digelar di IKN.

"Mestinya ini kan case-case tertentu. Memaknainya adalah jangan disamakan apple to apple dengan situasi yang umum. Ya bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu enggak ada yang mahal," katanya.

Sebagaimana dilaporkan Antara, Senin (5/8) Sekretariat Presiden (Setpres) telah melakukan pengadaan kendaraan untuk mendukung pergerakan atau mobilitas para tamu negara dan VVIP.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto, menyebutkan bahwa permintaan dari Setpres datang pada bulan Juli 2024.

"Permintaan pengadaan mobil dari Kemensetneg itu sekitar 1.000 unit, dan sudah dibayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak," jelasnya.

Baca Juga: Sidang Kabinet Perdana di IKN, Menteri PUPR Basuki: Sudah Siap, Air & Listrik Aman