Wakil Ketua Komisi VIII DPR Dukung Penertiban Visa Non Haji, Minta Pihak Travel Ditindak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk menertibkan jemaah non visa haji

Ia juga berharap pihak-pihak yang mengajak WNI untuk berhaji tanpa visa haji, baik atas travel ataupun institusi keagamaan lainnya juga ditindak.

Menurutnya, dipulangkannya 37 WNI dari Arab Saudi karena menggunakan visa non-haji beberapa hari yang lalu merupakan sikap tegas Pemerintah Arab Saudi.

"Kebijakan itu merupakan konsekuensi dari kebijakan bahwa haji itu ya hanya boleh diikuti oleh jemaah haji yang resmi mendapatkan visa haji dari Pemerintah Arab Saudi," kata Ace dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Rabu (5/6/2024).

Ia menjelaskan, menunaikan ibadah haji hanya dapat dilaksanakan dengan jumlah yang terbatas karena kapasitas dan daya tampung jemaah haji seluruh dunia maksimal 2,5 juta jemaah.

Baca Juga: Kemenag Bakal Sanksi Travel yang Sediakan Visa Non Haji, Buntut 37 Jemaah WNI Ditangkap

"Lebih darı itu pasti akan crowded atau penuh sesak yang akan berakibat pada situasi yang chaos," ucapnya.

Sementara itu, lanjut dia, Indonesia mendapatkan kuota sebesar 221.000 jemaah dan tambahan sebanyak 20.000 jemaah, yang menjadikan Tanah Air sebagai negara Muslim yang mendapatkan kuota terbesar dari Pemerintah Arab Saudi. 

"Mempersiapkan Infrastruktur haji ini antara lain tenda di Arafah dan Mina, konsumsi selama Puncak haji, dan juga transportasi untuk melayani pergerakan jamaah terutama saat Arafah, Mudzdalifah dan Mina. Jika pelayanan jamaah melebihi dari kapasitas yang telah dipersiapkan pasti akan menimbulkan kekacauan," tuturnya.

Ia mengaku dalam dua tahu terakhir sering menyaksikan banyak jemaah haji non-visa haji menempati dan mengambil hak-hak jemaah reguler (jemaah visa haji).

Pasalnya, jemaah yang menggunakan visa non-haji, pada umumnya mereka tidak mendapatkan tasreh atau surat izin resmi darı Pemerintah Arab Saudi.

Oleh sebab itu, Ace menyebut mereka memang tidak mendapatkan alokasi tenda dan makanan selama musim haji.

Baca Juga: Keamanan Masuk Mekkah Makin Diperketat Buntut WNI Tertangkap Pakai Visa Haji Palsu

"Oleh karena itu, mereka ini akhirnya mengambil hak-hak jamaah yang resmi," ucapnya.

"Tahun lalu, banyak di antara jamaah non-visa haji mendahului menggunakan bis yang seharusnya dipergunakan untuk jamaah haji reguler. Mereka juga menempati tenda di Arafah maupun di Mina yang telah dipersiapkan untuk jamaah resmi. Demikian juga dengan konsumsinya," kata Ace. 

Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pemberangkatan haji Selain haji reguler, haji khusus atau visa furoda (mujammalah).

"Lebih baik bertanya kepada otoritas yang memiliki kewenangan seperti Kementerian Agama di daerah masing-masing," katanya.