Ganjar Sebut Sikap Politik PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Akan Dibahas dalam Kongres

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menyebut sikap politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah tercantum dalam Rekomendasi Eksternal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP.

“Kalau sikap (politik) sebenarnya ada di poin 16 kalau tidak salah, itu akan diserahkan pada ketua umum, dan tadi disampaikan akan dibahas dalam kongres,” jelasnya kepada wartawan usai mengikuti penutupan Rakernas V PDIP di Jakarta, Minggu (26/5/2024), dipantau dari siaran YouTube Kompas TV.

Mantan capres nomor urut 3 pada Pilpres 2024 itu juga menyebut PDIP menilai pelaksanaan Pemilu 2024 membutuhkan perbaikan.

Baca Juga: Rakernas V PDIP: Megawati Sebut Rakyat Butuh Panduan Memilih Pemimpin dan Singgung "Saranghaeyo"

“Kita menilai bagaimana pelaksanaan pemilu kali ini di mana butuh perbaikan di sana-sini, dan saya kira itu sudah menggambarkan sikap politk yang ada di PDI Perjuangan, meskipun nanti resminya ketua umum akan menyampaikan,” tegasnya.

Rakernas V PDIP yang dilaksanakan pada 24 hingga 26 Mei 2024 mengangkat tema “Satyam Eva Jayate” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya”.

Rakernas V PDIP kemudian merumuskan rekomendasi eksternal yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Pengarah Djarot S Hidayat.

Menurut salinan rekomendasi eksternal tersebut yang diterima Kompas.tv, poin keenam belas menyatakan Rakernas V PDIP memberikan kewenangan kepada Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah.

“Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan Partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan,” demikian tertulis dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas V PDIP.

“Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah.”

Baca Juga: Tangis Puan Saat Bacakan Penutupan Rakernas PDIP: Kepercayaan Rakyat Harus Dikembalikan

Sementara pada poin 17 disebutkan, "... setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025."