Selain Keluarga, Ada Desakan agar Persidangan Kasus SYL Hadirkan Auditor dan Anggota BPK

"Kalau saksi anggota BPK yang diperiksa oleh KPK kalau ada dalam berkas perkara, wajib dihadirkan dan didengar keterangannya," kata Sugeng, Sabtu (25/5/2024).

Baca Juga: KPK Sita 2 Mobil dan 1 Motor Milik SYL di Makassar, Diduga Hasil Pencucian Uang

Bahkan keterangan itu, sambung Sugeng,  bila terindikasi tindakan suap atau gratifikasi dari SYL atau aparaturnya kepada anggota BPK tersebut, maka keterangan itu akan menjadi satu keterangan yang penting di persidangan. 

"Ini bisa ditindaklanjuti oleh Tipikor untuk menjerat saksi tersebut yaitu oknum BPK ini," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil dan memeriksa auditor dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bila Dewan Etik BPK sudah memutuskan ada pelanggaran. Tidak harus menunggu proses peradilan Tipikor dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian SYL selesai.

"Sebenarnya keputusan Dewan Etik itu sangat kuat. Tapi itu tadi, apakah serius mengusutnya? Lalu apakah serius memberikan sanksinya atau tidak. Apakah sekadar formalitas atau main-main," kata Ujang.

Dewan Etik itu, kata Ujang, sangat strategis dan penting untuk menilai seberapa besar dan berat pelanggaran auditor dan anggota BPK. 

"Keputusan etik itu sangat kuat, tapi itu jangan sampai main mata. Jangan sampai kedip-kedipan dengan yang diperiksa. Jangan sampai tahu sama tahu. Atau jangan-jangan Dewan Etik pun banyak persoalan. Tapi kita harus percaya kepada Dewan Etik agar pemeriksaannya benar dan keputusannya kuat," tambah Ujang.

Menurut Ujang, KPK bisa segera bertindak cepat dan tak harus menunggu vonis SYL, bila keputusan Dewan Etik keluar lebih cepat.

Sementara SYL pada Jumat (17/5/2024) lalu, sudah diperiksa BPK yang difasilitasi oleh KPK. Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

Menurut penjelasannya, SYL diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik oleh pemeriksa BPK pada Auditorat Utama Keuangan IV yang diduga meminta uang Rp12 miliar kepada pihak Kementerian Pertanian (Kementan).

"Hari ini, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Tipikor, KPK fasilitasi pemeriksaan saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pemeriksa BPK pada Auditorat Utama Keuangan IV dari Tim Inspektorat Utama BPK," kata Ali dalam keterangannya, Jumat.

"Saksi yang diperiksa adalah terdakwa Syahrul Yasin Limpo."

Dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis (16/5), KPK juga memfasilitasi pemeriksaan oleh BPK terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan, yakni Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta.