Jokowi Minta BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan: Agar Rakyat Dapat Manfaat Maksimal

Baca Juga: Laporkan Dewas KPK ke Bareskrim, Nurul Ghufron Disebut Panik Tak Bisa Bantah Pelanggaran Etik

“Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan, dimanfaatkan rakyat dari program pemerintah, mestinya ke sana.”

Apalagi, sambung Jokowi, tantangan ke depan semakin berat karena program dan belanja pemerintah akan lebih besar dan tuntutan masyarakat tinggi.

“Ada apa dikit, viralkan. Ada apa dikit, viralkan. Ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu dan kompetisi antarnegara makin ketat," ujarnya.

Ia mengatakan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar akan mengalahkan negara yang kecil atau negara maju akan mengalahkan negara berkembang. 

“Sehingga kecepatan itu sangat diperlukan. Ketepatan itu sangat diperlukan.”

Oleh karena itu, Jokowi meminta BPKP berinovasi terutama dalam penggunaan teknologi.

Baca Juga: NasDem Tolak Anggapan Anies Turun Kelas jika Maju di Pilkada: Jakarta Butuh Figur Kuat

“Seperti platform redetection and exclusion system untuk warning atau blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain, saya kira bapak ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran. Ada semua."

"Ada sistem robotic process untuk otomasi pengawasan. Ada sensor IoT (internet of things) dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau,” jelas Jokowi.

Dia mengingatkan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan.

“Utamakan pencapaian outcomes (hasil), utamakan manfaat yang maksimal diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas.”