Jokowi Minta BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan: Agar Rakyat Dapat Manfaat Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal kesinambungan pembangunan dengan mencegah praktik-praktik penyimpangan di internal pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

“Tahun lalu seinget saya bulan Juni saya menandatangani keppres mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP jadi 100 persen. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP, yang harapannya tentu memicu dan memacu kinerja dari BPKP,” ujarnya.

“BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal. Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat.”

Baca Juga: PDIP Tidak Undang Jokowi di Rakernas, Ini Respons Pramono Anung

Meski demikian, Presiden Jokowi meminta BPKP tidak memperbanyak aturan yang dapat menghambat proses pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh itu enggak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu. Karena kalau itu terjadi, ujungnya justru memperlambat,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

“Padahal tadi kita pengen keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek 'Ndak, ndak, ndak, yang lain aja.' Kan lucu. Biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas, tepat,” tambah Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengingatkan BPKP sebagai pengawas internal, agar tidak mencari-cari kesalahan. Sebab, kata dia, yang diperlukan adalah BPKP mampu mencegah penyimpangan-penyimpangan.

“Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan untuk mencari kesalahan. Tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan," katanya.

"Sehingga mestinya diberikan arahan yang bener yang mana, tuntunan yang tepat yang mana. Bukan memasang jebakan. 'Lah ini keliru, diemin aja.' Mestinya dibetulkan, di awal diberi tahu. Di awal, ini keliru. Jangan terbalik,” ujar Jokowi.