JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI-Perjuagan meminta semua pihak tidak melakukan tekanan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024.
Hal itu menyikapi rencana relawan dan pendukung Capres dan Cawapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabumung Raka mengelar aksi damai di depan gedung MK, Jumat (19/4/2024) ini.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meyakini majelis hakim konsitusi memiliki sikap kenegarawanan.
Untuk itu semua pihak lebih baik menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, ketimbang melakukan aksi damai untuk mengawal putusan yang akan dibacakan.
"Kita percayakan pada hakim MK agar memiliki sikap kenegarawanan. Jangan ditekan-tekan apalagi melibatkan suatu masa aksi," ujar Hasto di markas Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Jakarta, Kamis (18/4/2024) dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: [FULL] Komandan Relawan TKN: Pak Prabowo Minta Aksi Depan MK Dibatalkan Karena Alasan Ini
Lebih lanjut Hasto juga meyakini hakim MK bisa memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan adil.
Hal tersebut demi menjaga tegaknya demokrasi dan konstitusi serta mengembalikan marwah MK sebagai pengawal konstitusi.
"Kami percaya kepada hakim MK untuk mengatasi berbagai kegelapan akibat keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh Anwar Usman melalui putusan Nomor 90, perkara 90. Itu yang harus diatasi," ujar Hasto.
Sebelumnya, Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Golf (Relawan), Haris Rusly Moti menyatakan, akan ada 100 ribu pendukung Prabowo-Gibran yang turun dalam aksi damai Jumat (19/4/2024) di MK.
Haris menyebut aksi damai itu sebagai bentuk protes pendukung Prabowo-Gibran karena presiden dan wakil presiden pilihannya dituding melakukan kecurangan selama Pilpres 2024.
Apalagi dituding menggunakan bansos dari pemerintah untuk mendulang suara pemilih.
Baca Juga: Respons Gibran soal Rencana Aksi Damai Pendukung 02 di Depan MK Terkait Sidang Sengketa Pilpres 2024
Haris menekankan perolehan suara Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 adalah suara sah aspirasi seluruh masyarakat, bukan hasil bansos.
"Aksi damai ini untuk merespons berbagai tuduhan penghinaan, pelecehan, yang ditujukan kepada pemilih pasangan Prabowo-Gibran. Seakan-akan 96,2 juta orang yang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Pak Prabowo dan Gibran karena disuap dengan bantuan sosial," ujar Haris.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.