Soal Usulan Jokowi Jadi Ketua Koalisi, Gibran: Belum Ada Pembicaraan

SOLO, KOMPAS.TV - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan menjadi ketua koalisi gabungan partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran. 

Wali Kota Solo itu mengaku hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait usulan tersebut.

Baca Juga: Golkar sebut Ide PSI Jokowi Jadi Pimpinan Koalisi Perlu Diklirkan: Setelah 20 Oktober Situasi Beda

"Enggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu (Jokowi jadi ketua koalisi)," kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/3/2024), seperti dikutip dari YouTube Kompas TV.

Ia mengaku belum bisa menanggapi usulan agar ayahnya menjadi ketua koalisi parpol. 

"Ya, saya belum bisa menanggapi," kata Gibran. 

Ia meminta awak media untuk menanyakan lebih lanjut kepada yang membuat usulan.

"Ya, silakan bertanya kepada orang yang mengusulkan," katanya. 

Sebelumnya, Partai Golkar menyebut ide Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai pimpinan koalisi perlu diklirkan. Sebab setelah 20 Oktober 2024, situasi kepemimpinan secara politik sudah berubah.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (14/3/2024).

“Kalau bicara tentang koalisi besar atau tadi disebutkan barisan nasional ya, terus Pak Jokowi yang memimpin, ini dalam rentang waktu kapan mau dibangun begitu ya?" ujarnya.

"Kalau dari sekarang misalnya sampai tanggal 20 Oktober ya, pimpinan politik untuk mengkonsolidasikan berbagai kekuatan politik, ya pemimpin politik kita kan masih Pak Jokowi sampai sekarang dan itu akan berubah,” kata Doli.

“Tapi kalau setelah tanggal 20 (Oktober 2024 atau pelantikan Presiden baru, -red) ya tentu situasinya mungkin akan berbeda, karena kita sudah punya presiden yang baru, yang dalam sistem presidensial kita ya Presiden itu kepala pemerintahan, kepala negara yang juga sebagai pemimpin politik iya, nah makanya saya kira harus diklirkan.”

Selain itu, Doli menginginkan bangunan kerja sama antarparpol dalam ikatan koalisi dilakukan setelah proses penghitungan suara Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.

Baca Juga: PKS Respons PSI soal Jokowi Pimpin Koalisi: Tidak Ada Pimpinan Koalisi di Luar Presiden Terpilih

“Ini kan semua kita sedang fokus menunggu penghitungan resmi rekapitulasi oleh KPU, kalau mau bicara lebih konkret tentang bangunan kerja sama permanen atau tidak, ya sebaiknya setelah itu,” ujarnya.

“Setelah kita semua tahu posisi kita masing-masing. Golkar berapa kursi, di Koalisi Indonesia Maju berapa kursi, kemudian ada membangun kerja sama di luar Indonesia Maju berapa dan apa visi yang terbangun sama-sama.”