Pengamat Sebut Tugas Jokowi adalah Wujudkan Pemilu Berkualitas Bukan Perpanjang Cawe-Cawe

“Kita menyaksikan pemilu tahun ini itu diikuti oleh partai-partai yang standingnya tidak cukup kokoh. Menjelang pemilu kemarin itu mengapa saya melihat partai-partai politik tidak dalam posisi yang sangat powerfull untuk mengatakan sesuatu,” bebernya.

Bahkan kata dia, mendadak ada kultus yang seolah-olah menempatkan Jokowi seharusnya mengatur semuanya.

“Kok lalu mendadak tadi itu ada kultus, seolah-olah Pak Jokowi seharusnya mengatur semuanya. Tidak bisa seperti itu. Ini demokrasi, bukan sistem kerajaan.”

Sebelumnya, dalam program yang sama, pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan, tidak ada aturan di Indonesia yang bisa menempatkan Jokowi menjadi ketua koalisi besar.

“Ketika berbicara mengenai menjadi ketua koalisi besar, apalagi contohnya Barisan Nasional, Barisan Nasional itu sistem parlementer yang memang mengenal koalisi, termasuk koalisi besar,” kata Yunarto.

“Jadi tidak ada pondasi aturan perundang-undangan yang bisa menempatkan Pak Jokowi menjadi ketua koalisi besar,” tegasnya.

Jokowi, kata dia, sekaan-akan dijorokkan untuk menempatkan Prabowo bukan hanya dalam konteks divided government, sebuah istilah dalam sistem presidential, tapi juga dalam konteks yang lebih kecil, yakni divided executive.

Baca Juga: Komentar Gibran Soal Erina Gudono Masuk Bursa Bakal Calon Bupati Sleman

“Bahwa di situ seakan-akan ada matahari kembar, bahkan ada tiga matahari kembar. DI situ ada Prabowo, di situ ada Gibran mewakili Jokowi, bahkan Jokowi tetap ingin ditempatkan di atas partai yang seakan-akan bisa mengatur presiden dan wakil presiden.”

“Saya melihat ada orang-orang yang berupaya menjorokkan Pak Jokowi dalam halusinasi kekuasaan yang kemudian akan menanggungnya adalah Pak Jokowi dan keluarganya sendiri,” tambah Yunarto.

Sementara orang-orang yang menjorokkan Jokowi tersebut, melakukan hal itu supaya tetap ikut dalam menikmati kekuasaan.