Komite Pemilih Indonesia dan PPP Pertanyakan Sikap Bawaslu yang Tak Hentikan Penggunaan Sirekap

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menghentikan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) karena membuat kegaduhan mengenai hasil perolehan suara Pemilu 2024. 

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw menilai persoalan naiknya jumlah suara PSI dan turunnya jumlah suara PPP yang belakangan menjadi perhatian publik, tidak lepas dari kesalahan Sirekap KPU. 

Menurutnya, sangat wajar publik menilai ada dugaan penggelembungan suara PSI yang didapat dari partai-partai lain, lantaran mengambil data dari Sirekap. 

Agar hal tersebut tidak terus berlanjut, Jerry mendorong KPU agar tidak meneruskan penggunaan Sirekap. Sebab, kata dia, sudah beberapa kali diperbaiki, anomali hasil suara tetap saja terjadi. 

"Yang paling baik menghentikan Sirekap, karena mempengarhui opini dan membuat kita gaduh. Karena terbukti sejak awal Sirekap ini tidak bisa dipegang (datanya) dan kembali ke manual saja," ujar Jerry dalam program Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (5/3/2024). 

Baca Juga: Dalam 3 Hari Suara PSI Meroket di Real Count, KPU: Tunggu Hasil Rekapitulasi Berjenjang

Dia menambahkan, permasalahan Sirekap bukan mempengaruhi suara peserta pemilu, tapi membuat perhitungan di tingkat kecamatan terhambat. 

Ia mencontohkan, penghitungan suara manual di tingkat kecamatan harus dihentikan sementara lantaran ada kesalahan data pada Sirekap. 

Menurut Jerry, seharusnya penghitungan suara manual tetap berjalan dan Sirekap memperbaiki data yang salah, bukan sebaliknya manual dihentikan untuk mengikuti sistem yang salah.  

Dia mengatakan kebijakan-kebijakan seperti itu membuat publik semakin tidak percaya dengan KPU. Walaupun sistem yang dibuat KPU bertujuan untuk transparansi. 

"Kalau mau transparansi kan Sirekap itu harus akurat. Tapi sejak awal Sirekap bermasalah, jadi kesalahan ini buat orang berspekulasi ada upaya manipulatif yang dilakukan sekarang ini yang melibatkan KPU maupun Bawaslu," ujar Jerry. 

Baca Juga: Suara PSI Meroket Diduga Karena Penggelembungan, Begini Peernyataan Bawaslu dan KPU

Lebih lanjut, dia juga menyayangkan sikap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang terkesan membela sistem yang bermasalah tersebut. 

Padahal, kata dia, Bawaslu sudah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Sirekap. Namun perbaikan yang dilakukan tetap membuat publik curiga atas data yang disajikan Sirekap KPU.

"Situasi sekarang orang tidak percaya dengan penyelenggara pemilu, mestinya dia (Bawaslu) kasih datanya. Misalkan data di Cilegon ada penggelembungan PSI, kasih datanya berapa yang ditemukan. Sekarang data yang beredar di publik di-challenge hanya dengan mengatakan tidak menemukan pelanggaran," ujarnya.  

"Ini gimana orang percaya? Karena itu, kalau ada isu penggelembungan, semua publik pasti percaya. Yang dilempar publik ke media sosial itu data dan harus dibalas dengan data, jangan omongan saja," tambah Jerry. 

PPP: Sirekap Akar Masalah

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga mengakui akar masalah yang membuat publik tidak percaya kepada KPU adalah data Sirekap. 

Baca Juga: Caleg PSI Sebut Ada Penggiringan Opini Suara Partai Meroket, Padahal Masalahnya di Sirekap KPU

Ia menyayangkan Bawaslu tidak memberi keputusan agar penggunaan Sirekap dihentikan untuk mencegah keributan di publik. 

Senada dengan Jerry, Baidowi menjelaskan Bawaslu sudah lebih dari sekali memberi rekomendasi kepada KPU untuk memperbaiki Sirekap. 

Di sisi lain, untuk menjawab apakah ada penggelembungan suara PSI, Bawaslu sudah melakukan penelusuran dan benar tidak ditemukan hal yang dicurigai. 

Namun permasalahannya, kata dia, Bawaslu tidak menjelaskan mengapa data manual yang ditelusuri berbeda dengan data Sirekap. 

"Sumber masalahnya ini kan Sirekap. Harusnya Ketua Bawaslu menjelaskan yang menjadi anomali itu di Sirekapnya maka rekomendasinya harus dihentikan. Problemnya Bawaslu rekomendasi perbaikan Sirekap, bukan menghentikan," ujar Baidowi

"Bawaslu punya kewenangan untuk menghentikan Sirekap tetapi tidak dilakukan padahal sudah tahu sumber masalahnya Sirekap membuat kegaduhan politik," sambungnya.